Kapuspen Kemdagri: Pemda Tahan APBD, Modus Seperti itu Memang Ada

FOTO : Ilustrasi
____________________________________________________________

Sulutpos.com, – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9
Desember mendatang disinyalir menjadi salah satu faktor rendahnya
penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi,
kabupaten/kota semester pertama Tahun Anggaran (TA) 2015. Dana APBD
diduga sengaja ditahan dan baru direalisasikan mendekati pilkada. “Modus
seperti itu (menahan realisasi APBD) memang ada,” kata Kepala Pusat
Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Dodi Riyadmadji di
Jakarta, Rabu (8/7).

Bahkan, menurut Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan
Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri tersebut,
dana hibah untuk penyelenggaraan dan pengawasan pilkada pun tidak serta
merta langsung cair. “Jadi yang sering terjadi itu yakni hibah dana
pilkada tidak langsung cair. Realisasinya bertahap,” ujarnya.

Terkait masih rendahnya penyerapan APBD, dia menyatakan, hal tersebut
sebenarnya juga terjadi di pemerintah pusat. “Tahun ini yang menonjol
ialah lambatnya penyerapan APBD, termasuk di pusat sebenarnya. Baik di
pusat dan daerah mengalami hal yang kurang lebih sama. Cuma yang dipusat
tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik,” ucapnya.

Dia menegaskan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina
Keuangan Daerah (Binkeuda) Kemdagri bakal terus memantau penyerapan
APBD. “Daya serap APBD dari masing-masing provinsi, kabupaten/ kota
tentu tetap kami pantau.

Melalui pemantauan itu, dicatat terkait
perkembangan perjalanan pencairan anggaran. Nanti bisa dievaluasi
hasilnya seperti apa,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binkeuda Reydonnyzar Moenek
mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sanksi tertentu bagi kepala daerah
yang lamban dalam penyerapan APBD. Apalagi, lanjutnya, jika APBD
digunakan untuk tujuan politis. “Sanksi yang disiapkan itu mulai teguran
tertulis sampai pada pembinaan khusus bidang pemerintahan,” katanya.

Dia mengakui bahwa banyak kepala daerah khususnya yang petahana,
mengefektifkan realiasi anggaran menjelang pilkada. “Penyerapan anggaran
di daerah pun akan akan bergerak jelang akhir tahun nanti,” ujarnya.
Dia menyatakan, pihaknya berharap agar kepala daerah tetap mengutamakan
kepentingan rakyat. Artinya, jangan sampai petahana, menahan anggaran
hanya untuk mendapat simpati rakyat. “Kita masih mengimbau, tolong bagi
kepala yang ikut pilkada, tidak boleh anggaran daerah bersifat elitis,”
pungkasnya. [C-6/N-6]

(Visited 28 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *