KPK Tolak Korupsi Masuk KUHP

Sulutpos.com, Jakarta –  KPK menolak delik korupsi dimasukan dalam rancangan KUHP (RKUHP) yang mulai dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Dengan masuknya delik-delik korupsi dalam KUHP maka menjadikan perkara korupsi menjadi pidana umum, bukan “extraordinary crime” yang nantinya juga memudarkan legitimasi KPK.

“Sebagai pidana umum akan jadi perdebatan, apakah KPK dapat atau tetap berwenang memeriksa delik korupsi dalam KUHP ?” kata pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Senin (6/7).

Menurutnya, UU KPK yang bersifat lex specialis otomatis teramputasi jika delik-delik korupsi menjadi pidana umum. Kalau dipaksakan pemerintah bersama DPR perlu memberi penegasan kalau KPK tetap memiliki
wewenang menangani korupsi yang diatur dalam RKUHP maupun RUU Tipikor.

Pihaknya berharap pemerintah bersama DPR tidak terburu-buru mengintegrasikan delik-delik korupsi dalam RKUHP agar tidak menimbulkan ketentuan yang tumpang tindih dengan RUU Tipikor.

“Delik korupsi dalam KUHP akan menimbulkan duplikasi dari delik-delik korupsi yang ada pada RUU Tipikor yang juga akan dibahas nantinya kendati belum diketahui kapan tepatnya,” jelasnya.

Dikatakan, pembahasan RKUHP tak lepas dari upaya pelemahan terhadap KPK setelah rencana merevisi UU KPK batal lantaran presiden dan banyak kalangan menolaknya. Dirinya berharap, pemerintah dan DPR mau melakukan
harmonisasi dalam membahas RKUHP, RKUHAP, dan RUU Tipikor, tanpa mendelegitimasi KPK.

“Memang sebaiknya pembahasan rancangan UU terkait hukum pidana tidak dilakukan secara parsial, tetapi harmonisasi regulasi perancangan secara simultan, sehingga tidak terjadi ketentuan yang tumpang tindih, bahkan
benturan norma-norma delik korupsi,” kata Indriyanto. [SP/E-11/N-6]

(Visited 251 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *