PERANG TONDANO (1809): Kisah Heroik Orang Minahasa Melawan Pasukan Belanda (Bagian 4)

[maxbutton id=”6″]

IV     Rentang Waktu Perang Tondano

Bahwa kedatangan Belanda di Minahasa., pada mulanya disambut gembira oleh penduduk, karena mengharapkan bantuan dalam menghadapi peperangan dengan Spanyol dan ancaman gangguan keamanan perompak-perompak dari Minandano Filipina.

Dikisahkan bahwa  dalam negosiasi perjanjian keamanan  tanpa adanya sesuatu ikatan apa pun. Akan tetapi, alasan yang sesungguhnya kedatangan Belanda di Minahasa adalah untuk kepentingan kekuasaan dalam memperoleh monopoli perdagangan dan usaha untuk menjalankan pemerintahan/penjajahan.

Sebagai indikasi alasan monopoli dan kekuasaan pemerintahan yang dimaksud di atas, bahwa pada tahun 1657 Belanda mendirikan benteng di pelabuhan Wenang/Manado yang diberi nama Nederlandsche Vasticheijt  atau dikenal dengan nama Fort-Amsterdam (lihat Molsbergen 1929) dalam  Umboh (1985).

Benteng Nieuw Amsterdam di Manado. (1900-an).[https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Fort_Nieuw_Amsterdam_Menado_TMnr_10015137.jpg]
Benteng Nieuw Amsterdam di Manado. (1900-an).[https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Fort_Nieuw_Amsterdam_Menado_TMnr_10015137.jpg]

Benteng ini dijadikan pusat pemerintahan, pertahanan, dan perdagangan Belanda di Minahasa. Dikatakan bahwa sejak adanya benteng tersebut, Belanda mulai menguasai perdagangan di Minahasa, dan mengharuskan penjualan beras kepada pedagang-pedagang Belanda. Seperti apa yang telah disinggung di atas, cara pemaksaan ini sama sekali tidak disenangi oleh Walak Tondano, sehingga menimbulkan kebencian mereka terhadap Belanda.

Implikasinya,  sejak saat itu lahirlah kebencian orang Minahasa, khususnya orang Tondano terhadap Belanda. Kebencian ini tidak hanya sampai pada tingkat sikap, akan tetapi dimanifestasikan dalam bentuk perlawanan senjata alias perang yang dimulai sejak tahun 1661 sampai tahun 1809.

Dikemukakan bahwa perang berlangsung selama empat kali. Untuk itu, dapat dilihat pada  deskripsi historisnya yang diungkap oleh Umboh (Skripsi 1985), di bawah ini:

Perang Tondano Pertama (1661-1664)

Singkatnya, Perang Tondano pertama ini, terjadi pada tanggal 1 Juni 1661. Perang ini merupakan kisah heroik yang dilakukan oleh rakyat yang bermukim di sekitar danau Tondano, tepatnya di sebelah selatan Kota Tondano sekarang, ini yang dahulu disebut Minawanua, melawan pasukan kolonial Belanda. Boleh dikatakan perang pertama ini merupakan perang yang luar biasa.

Sebab dilihat dari segi militer oleh pihak Belanda ternyata lawan mereka yang tergolong sebagai rakyat biasa/primitif, yang berumah di atas air dapat menyiapkan infrastruktur perang yang demikian lengkapnya.

Kurang lebih seribu empat ratus laskar (termasuk kaum perempuannya)  terlibat dalam pertempuran. Ratusan perahu disiapkan untuk melayani medan perang yang berkecamuk di atas air dan rawa. Perahu-perahu tempur ini telah dibuat sedemikian rupa, sehingga dengan ditumpangi empat sampai lima orang dengan peralatan perangnya, dapat bergerak di atas air maupun di atas rumput-rumput rawa dengan cepat dan gesit.

Lamanya pertempuran berlangsung selama beberapa bulan dan telah menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Beberapa pahlawan yang terlibat langsung dalam perang Tondano pertama ini, selain berasal dari Tondano, seperti Kawengian, Wengkang, Gerungan, Nelwan, Tawaluyan dan Rumambi, juga turut serta pahlawan-pahlawan dari Remboken, seperti Kentei, Tellew, Tarumetor, dan Wangko dari kakas.

Pada suatu ketika,  ekspedisi Simon Cos dengan bantuan sementara pemimpin rakyat Maesa yang telah menyeleweng, telah dapat mendesak untuk menghentikan peperangan ini.

(Penting untuk digaris-bawahi; bahwa pada saat yang bersamaan, Minahasa (secara Umum) sementara berperang melawan Ekspansi Kerajaan Bolaang-Mongondow (Bolmong), Spanyol, serbuan Perompak/bajak laut Mindanao (Filipina), dan Bajak Laut Tobelo (Maluku).

Perang Tondano Kedua (1681-1682)

Singkatnya latar belakang terjadinya  perang kedua ini, ada hubungannya dengan perlakuan semena-mena Belanda demi kepentingannya sendiri atas makna Perjanjian 10 Januari 1679 yang disebut oleh N. Graafland (1898) dalam Umboh (1985) sebagai “Kunci Kontrak Besar” persekutuan – persahabatan antara Minahasa dan Belanda, yang ditandatangani oleh Robertus Padttbrugge dari pihak Belanda, dan dari pihak Minahasa ditandatangani oleh Maondi (Mandey), Capitaine Pacat (Paat),  Tololiu Soepit Sahiri (Supit), dan Pedro Rantij (Ranti).

Disebut Perang Tondano, oleh karena Walak Tondano dalam menghadapi kehadiran kaum kolonial Belanda, cenderung menunjukkan sikap antipati maupun ketidakpatuhan atas eksistensi kompani Belanda, maka konsekuensinya kawasan pemukiman Walak Tondano tepatnya di Minawanua dijadikan sasaran penyerbuan pasukan Belanda dan antek-anteknya. Bagi kompani Belanda kawasan Minawanua yang disebut oleh Boven Tondano (tempat tinggal orang Tondano), merupakan kawasan yang dijadikan tempat berkumpul para ekstrimis (Pangalila).

Perang Tondano Ketiga (1707-1711)

Seperti halnya yang terjadi pada perang pertama di atas, yakni perlakuan semena-mena penjajah Belanda terhadap seluruh Walak di  Minahasa pada umumnya, dan khususnya  Walak Tondano yang tidak tahan atas penderitaan yang berat akibat kekejaman bangsa Belanda tersebut.  Terutama mengenai Verdrag 10 September 1699, dianggap merupakan politik tipu daya terhadap walak-walak Minahasa.

Sebab isi perjanjian tersebut bukan untuk meringankan beban penduduk, akan tetapi bertujuan untuk mengikat para kepala walak agar tunduk kepada kekuasaan Belanda (lihat Wuntu 1963; Umboh 1985).

Hal-hal inilah yang  mendorong orang-orang Tondano bersatu untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda, dengan  semboyan: “Lebih baik menghadapi perompak- perompak Mingindanou daripada dikunjungi kompeni Belanda dan antek-anteknya yang harus dengan terpaksa menyerahkan hasil-hasil pertanian (padi) kepada mereka”. Berbeda dengan perang pertama dan kedua yang terjadi secara frontal, sedangkan pada perang ketiga ini berlangsung dengan menggunakan taktik gerilya.

(Nama Minaesa, dalam laporan Residen J.D. Schiersentein, Residen Manado, tanggal 8 Oktober 1789. Dimana pada masa itu telah terjadi pertikaian antara sub-etnik Bantik dan sub-etnik Tombulu/Walak Kakaskasen, yang berkedudukan di Lotta, Pineleng. Peristiwa tersebut dikenang oleh sub-etnik yang bertikai sebagai Perang Tateli. Dalam laporannya kepada Gubernur Maluku pada 8 Oktober 1789. “Minahasa” dalam laporan itu diartikan sebagai Landraad atau “Dewan Negeri” (Dewan Negara) atau juga “Dewan Daerah”)

Perang Tondano Keempat (1807-1809)

Singkatnya, perang terakhir ini terjadi, berawal dari  aksi melarang utusan Hindia Belanda masuk ke wilayah Tondano, karena dianggap oleh para tona’as atau pemimpin-pemimpin sekitar danau Tondano bahwa Residen G.F. Durr telah mengubar ‘janji kosong’ terhadap rakyat Minahasa pada umumnya, dan khususnya orang Tondano (perjanjian 10 Januari 1679).

Musyawarah Minawanua. Menanggapi hasil musyawarah di Airmadidi, berhimpunlah para pemimpin Minahasa (kepala-kepala walak) yang dilaksanakan di Minawanua, dalam suatu forum musyawarah yang disebut ‘Musyawarah Minawanua’. Jalannya musyawarah, sempat terjadi perbedaan pendapat dan pendirian dalam Walak Tondano (Toulimambot-Toliang), sehingga suasana pembukaan musyawarah terjadi ketegangan. Seperti diketahui bahwa Kepala Walak Korengkeng dan beberapa Ukung Toulimambot dan Touliang, telah menyatakan bahwa mereka tidak mau hadir dalam musyawarah.

Apa alasan sehingga Ukung Korengkeng  tidak mau hadir?  Sangat disayangkan tidak dijelaskan oleh Supit (1991). Karena itu, pada tingkat wacana, ada dua asumsi yang dapat saya diajukan di bawah ini, yaitu:

Asumsi pertama, adanya kesalingcurigaan satu dengan yang lain, di mana gejalanya sudah muncul pada waktu musyawarah di Airmadidi.  Lonto dicurigai oleh Korengkeng pro-Belanda karena pada waktu musyawarah di Airmadidi seakan-akan Lonto menyetujui kemauan residen Predigger untuk mengganti Verbond 10 Januari 1679;

Asumsi kedua,  ketidakmunculan Korengkeng dalam pembukaan musyawarah, sengaja dilakukan  (strategi),  untuk mengelabui utusan dari pihak Belanda (Ukung Maramis) yang ditugaskan oleh residen Predigger  untuk mengamati peranan kepala walak Toulimambot  Korengkeng dan kepala walak Touliang Sarapung dalam melaksanakan musyawarah, sekaligus mengamati solidaritas para walak dalam menyikapi hasil musyawarah Airmadidi.

Patung Korengkeng dan Sarapung di Tondano.

Sementara itu, Ukung Sarapung, tanpa suatu pernyataan tidak pula kelihatan pada hari pembukaan, sehingga dikira Ukung senior Sarapung bermaksud memboikot jalannya musyawarah. Ternyata setelah diketahui Ukung Sarapung berhalangan hadir karena di samping usianya sudah lanjut, juga mengalami gangguan kesehatan.

Akhirnya musyawarah dapat dikendalikan oleh Ukung Tewu selain sebagai  Teterusan (Panglima Perang), yang menguasai lahan pertanian yang sangat luas (Tana ’I Tewu), Matulandi (saudara dari Ukung Sarapung), dan Lumingkewas (ketiganya dari Minawanua-Tondano), serta Lonto (kepala walak Tomohon) dan Mamait (kepala walak Remboken).

Para pemimpin Minahasa yang hadir dalam musyawarah,  antara lain dari Tondano-Toliang, yakni Tewu (Pemilik Benteng Moraya), Sarapung, Walintukan, Korengkeng, Rumapar, Wuisan, Lumingkewas, Sepang; dari Kakas terdiri dari L. Supit, dan  Kalalo; dari Remboken, terdiri dari Mamait dan Tendean, sedangkan dari Tonsea diwakili oleh Pangemanan, Lengkong dan Ombu yang memihak Tondano; sedangkan mewakili Tombulu adalah Lonto.

Dan juga mendapat dukungan dari beberapa kepala walak  Minahasa lainnya, seperti Pantouw dari Saroinsong, Koyongian dari Pasan, Walewangko dari Sonder, Tuyu dari Kawangkoan, Sondakh dari Tompaso, Iroth dari Langowan, Runtuwene dari Tombasian, Tumbelaka dari Rumoong, Watak dari Ratahan, Rugian dari Tonsawang, dan Mokolensang dari Ponosakan.

Dengan berlandaskan semangat Mapalus (tolong-menolong), Maesa (bersatu), dan Matuari (turunan Toar-Lumimu’ut), akhir musyawarah menghasilkan keputusan, “menyatakan tekad bahwa apibila pihak kompeni Belanda tidak menghentikan pelanggaran terhadap Verbond 10 Januari 1679, dan pemaksaan-pemaksaan yang bertentangan dengan adat, maka seluruh Walak Minahasa yang hadir dalam musyawarah akan memutuskan hubungan dan melawan kompeni Belanda yang berbentuk perlawanan, sebagai berikut:

  1. Penghentian pemasokan dan perdagangan beras;
  2. Tidak membayar hutang sandang;
  3. Tidak mengizinkan seorang pemuda pun untuk menjadi serdadu kompeni;
  4. Tuntutan pemulangan serdadu-serdadu dari luar Minahasa
  5. Bila Residen Prediger mau mengadakan penekanan, maka Minahasa terpaksa memutuskan ikatan persahabatan dengan Belanda, dan mengadakan perlawanan terbuka terhadap tiap bentuk pemaksaan.

Musyawarah Pinawetengan. Hasil musyawarah Minawanua, antara lain diputuskan untuk melanjutkan musyawarah di Pinawetengan. Bagi walak Tondano, usulan ini sangat strategis dalam upaya untuk memperkuat ikatan se-maesa, di mana ditenggarai masih ada sejumlah walak yang belum dilibatkan dalam musyawarah Minawanua. Kecuali itu, disinyalir  beberapa walak lainnya masih diragukan komitmennya untuk melakukan perlawanan terhadap kompeni. Dengan kata lain, masih ada walak yang masih bersikap kooperatif dengan Belanda.

Watu Pinawetengan. Inzet : Ritual yang sampai sekarang masih tetap dilakukan sabagi salah satu bentuk pelestarian nilai nilai budaya.
Watu Pinawetengan. Inset : Ritual yang sampai sekarang masih tetap dilakukan sabagai salah satu bentuk pelestarian nilai nilai budaya.

Selang beberapa hari kemudian berangkatlah utusan-utusan walak Tondano ke Pinawetengan, bertemu dengan walak-walak lainnya, antara lain Kakas, Remboken, Langowan, Tompaso, Sonder, Pasan, Ratahan, Ponosakan, Tounsawang, Tomohon, Kakaskasen, Tombariri, Rumoong, Tombasian, dan Amurang.

Sementara itu, wakil dari Tonsea sulit untuk bergabung karena begitu kerasnya tekanan dari pihak Belanda, apalagi sejumlah pimpinan di sana sudah diperalat sebagai kaki tangan Belanda. Kecuali walak-walak Likupang, Kema, dan Talawaan dengan cara sembunyi-sembunyi mengutus waranei-waraneinya untuk mengikuti musyawarah di Pinawetengan tersebut.

Jalannya musyawarah tidak berlangsung lama, karena isu-isu yang dibahas sudah dirumuskan terlebih dahulu. Terutama mengenai pembagian tugas dalam upaya untuk menyediakan bahan-bahan untuk memperkuat benteng dan persiapan perang. Seperti menyediakan balok-balok kayu, bambu, logistik (bahan makanan dan obat-obatan), persenjataan, amunisi, dan meriam.

Selain itu, menentukan strategi organisasi perang, siapa yang diandalkan berperan di medan tempur, siapa yang dipercaya bisa melakukan penyusupan (mata-mata). Dalam pembicaraan, juga cara bagaimana menggunakan sandi agar orang-orang Minahasa yang bergabung dengan pasukan Belanda bisa menghindar dari terjangan peluru pasukan Minahasa. Sandi yang dimaksud adalah, ’Rumungku se Maesa’.

Disamping itu, para pemimpin musyawarah memanfaatkan waktu untuk mendengar keluhan dari walak-walak lainnya yang wilayahnya dekat dengan pos-pos keamanan Belanda, sering mendapat tekanan bahkan ancaman teror. Keluhan-keluhan ini akhirnya dimasukkan menjadi bagian dari rumusan kesepakatan hasil musyawarah, adalah sebagai berikut:

1)   Bahwa walak-walak yang ada di sekitar benteng, terutama walak Tondano betapapun akibatnya akan tetap meneruskan perlawanan/peperangan;
2) Kepada walak-walak lain, oleh karena sesuatu dan lain hal tidak sanggup lagi meneruskan  perlawanan/peperangan, dihimbau untuk tetap mengirm bantuan-bantuan mesiu, terutama bahan makanan;
3)  Khususnya kepada walak lainnya yang memang sama sekali tidak bisa melanjutkan peperangan dan mengirim bantuan, ditekankan agar jangan sampai menjadi kaki tangan Belanda (berhianat).

Hasil rumusan musyawarah ini diputuskan secara bulat untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Bagi yang tidak melaksanakan akan mendapat sangsi secara adat (lihat Taulu 1961; Wuntu 1963).[Bersambung]

(Visited 4.546 times, 3 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *