Terkait Kasus Suap Hakim PTUN, KPK Jadwalkan Periksa OC Kaligis dan Gubernur Sumut

Sulutpos.com, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap advokat senior OC Kaligis terkait kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Medan, Senin (13/7).

OC Kaligis diperiksa sebagai saksi untuk anak buahnya yang menjadi tersangka kasus ini, M. Yagari Bhastara alias Gerri. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MYB (M Yagari Bhastara),” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Senin (13/7).

Tak hanya OC Kaligis, penyidik juga memanggil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Seperti halnya, OC Kaligis, Gatot juga akan diperiksa dan dimintai keterangannya untuk tersangka M Yagari Bhastara alias Gerri.

“Sama. Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MYB juga,” katanya.

Pemeriksaan terhadap OC Kaligis dan Gatot ini untuk mengonfirmasi sejumlah hal yang ditemukan penyidik dalam proses penggeledahan yang dilakukan di sejumlah tempat termasuk di Kantor Gubernur Sumut pada Sabtu (11/7) malam. KPK mencurigai ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, dan menjadi sumber dana suap.

Hal itu lantaran dengan uang suap yang disita mencapai USD 15.000 dan SGD 5.000 atau jika ditotal dan dikonversi sekitar Rp 250 juta, tidak mungkin berasal dari Geri yang baru sekitar tiga tahun bekerja di Kaligis & Associates.

“Hanya berdasarkan logika saja sangat tidak mungkin uang suap ini berasal atau dimiliki oleh Geri,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji. Indriyanto mengakui penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di sejumlah lokasi termasuk di Kantor Gubernur Sumut untuk mendalami keterlibatan pihak lain. Termasuk mendalami dugaan keterlibatan OC Kaligis sebagai atasan Geri yang telah menjadi tersangka karena
tertangkap tangan memberikan uang suap kepada para hakim.

Tak hanya itu, KPK juga mengusut keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho sebagai atasan Kabiro Keuangan Provinsi Sumut Ahmad Fuad Lubis yang menunjuk OC Kaligis & Associates untuk mendampinginya dalam penanganan perkara di PTUN. Diketahui, dalam penggeledahan sepanjang Sabtu (11/7) kemarin, tim penyidik menyita uang USD 700 atau sekitar Rp 91 juta di rumah dinas Panitera Sekretaris PTUN yang juga tersangka kasus ini, Syamsir Yusfan. Tak hanya itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen di Kantor PTUN dan kediaman hakim PTUN, Dermawan Ginting. Uang dan dokumen yang disita diduga terkait dengan tindak pidana tersebut.

“Geledah atau sita ini adalah dalam rangka tugas kami mendalami ’penyertaan’ (deelneming) fakta hukum siapapun pihak-pihak terkait atau yang memiliki keterkaitan dan bertanggung jawab atas kasus ini (apakah Pemberi Kuasa ataukah atasan pemberi Kuasa ataukah juga penerima Kuasa kasus TUN ini),” katanya.

Komisioner KPK lainnya, Adnan Pandu Praja mengatakan, kecil kemungkinan kasus ini tidak melibatkan Gubernur Sumut. Hal itu lantaran suap yang diberikan kepada para hakim menyangkut kasus dugaan korupsi dana bansos dan BDB Sumatera Utara. Namun, Adnan menyatakan, saat ini, pihaknya tengah mendalami sejauh mana keterlibatan Gatot dalam kasus tersebut. “Kecil kemungkinan tidak terlibat.

Sejauh mana keterlibatannya? Sedang didalami penyidik,” katanya. Diberitakan, Tim Satgas KPK mengamankan lima orang dalam OTT di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/7). Mereka yang tertangkap tangan, yakni Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro; dua orang koleganya hakim Amir Fauzi dan hakim Dermawan Ginting; Panitera Sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan; serta seorang advokat yang bekerja di kantor Kaligis & associates, M. Yagari Bhastara alias Geri. Kelima orang ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di PTUN Medan.

Selaku pihak pemberi suap, Geri diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Tripeni Irianto Putro yang diduga sebagai pihak penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Untuk dua orang Hakim lainnya yakni hakim Amir Fauzi dan hakim Dermawan Ginting juga diduga sebagai pihak penerima, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Panitera PTUN Medan, Syamsir Yusfan yang turut disangka sebagai pihak penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain menangkap tiga hakim, seorang panitera, dan seorang advokat, KPK juga menyita uang sebesar 15.000 US Dollar, dan 5.000 Dollar Singapura atau jika ditotal sekitar Rp 250 juta. Diduga uang tersebut diberikan Geri kepada Majelis Hakim yang telah mengabulkan permohonan kliennya pada 7 Juli lalu.

Majelis Hakim yang dipimpin Tripeni diketahui mengabulkan sebagian gugatan klien Geri, Ahmad Fuad sebagai Kabiro Keuangan Pemprov Sumut terhadap Kejati Sumut yang memintai keterangan terhadap dirinya terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bansos dan BDB Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.

Ahmad Fuad beralasan, dalam meminta keterangan terhadapnya, Kejati Sumut telah menyalahgunakan kewenangan dan tidak sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHAP dan Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. [F-5/N-6]

(Visited 233 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *