JK: Bukan Dibubarkan, Kekerasan Di IPDN Harus Ditiadakan

Sulutpos.com, Jakarta –  Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) nampaknya telah terbiasa dengan bahasa lugas yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok.

Terbukti, JK tidak menanggapi pernyataan Ahok yang menyarankan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), secara serius.

“Namanya usul, terserah saja,” ujar JK menanggapi pernyataan Ahok, Selasa (8/9).

Hanya saja, JK mengingatkan bahwa IPDN tetap diperlukan. Sebab, untuk menghasilkan camat, lurah atau aparatur pemerintahan diperlukan pendidikan.

“PNS (Pegawai Negeri Sipil) banyak. Tetapi, khusus pamong, camat, lurah itu harus pendidikannya. Pemerintahan dalam negeri harus ada sekolahnya juga,” ujarnya.

Menurutnya, IPDN tidak perlu dibubarkan. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah menghilangkan unsur kekerasan dalam sistem pendidikannya.

Seperti diketahui, Ahok mengaku sempat mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ahok, sekolah praja ini untuk menjadi PNS atau sekretaris pribadi pejabat tidak harus jebolan dari IPDN.

“Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi. Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja,” kata Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9).

Ahok juga mengatakan bahwa banyak alumni IPDN yang telah menduduki jabatan strategis justru patungan untuk menyogok jaksa atau inspektorat agar tak memeriksanya. [SP/N-8/L-8]

(Visited 192 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *