Mahfud: Penegakan Hukum Versus Pembangunan Ekonomi

Sulutpos.com, Jakarta – Sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan bahwa penegakan hukum saat ini berhadapan dengan pembangunan ekonomi.

Salah satu buktinya, secara tidak langsung Mahfud menyebut dipindahkannya Komjen Budi Waseso (Buwas) dari posisi Kabareskrim Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Itu masalahnya, ternyata sesudah mau galak berhadapan dengan masalah ekonomi. Persoalan pembangunan ekonomi,” kata Mahfud sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/9).

Oleh karena itu, Mahfud meminta supaya pemerintah memilih antara penegakan hukum atau pembangunan ekonomi.

“Persoalannya sekarang, mau penegakan hukum atau pembangunan ekonomi. Nah ini adalah dilema. Disitulah pentingnya perencanaan yang jelas, piilihannya kemana. Apakah kita mau demi pembangunan ekonomi lalu masalah hukum dibiarkan?,” ujarnya.

Pemberantasan Korupsi Harus Dikedepankan Hanya saja, Mahfud tetap berharap bahwa penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah melalui aparat penegak hukum kedepannya.

“Saya berharap banyak sama polri atas langkah-langkahnya selama ini. Lalu, sekarang karena ada persoalan ekonomi jadi begini,” ujarnya.

Apalagi, ungkapnya, tindak pidana korupsi (tipikor) semakin mengerikan dan menggurita. Bahkan, disebutnya melibatkan banyak pejabat di negeri ini.

“Yang harus disadari oleh kita smua, jangan sampai bangsa ini nanti hancur begitu saja karena korupsi,” paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah memang telah secara tegas mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh mengganggu jalannya perekonomian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) bergantian mengatakan bahwa kebijakan tidak boleh dipidanakan.

Ketika memimpin upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-55, Presiden Jokowi mengingatkan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan peemerintah.

“Jangan sampai upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum membuat pejabat pemerintah takut berinovasi bagi pembangunan. Rakyat Indonesia butuh mensukseskan pembangunan,” kata Jokowi saat pimpin upacara di lapangan upacara Kejaksaan Agung RI, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Kemudian, JK menambahkan bahwa banyak kebijakan yang harus diambil dalam bidang ekonomi sehingga jika dipidanakan sangat berisiko terhadap perekonomian negara kedepannya.

“Di bidang ekonomi kan banyak kebijakan yang harus diambil. Apabila itu suatu kebijakan belum apa-apa sudah dianggap salah, nanti tidak ada yang berani mengambil kebijakan sehingga mengganggu ekonomi,” jelas JK di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (23/7).

Apalagi, menurutnya, jelas dalam UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa kebijakan tidak bisa dipidanakan.

“Ya itu (kebijakan tak bisa dipidanakan) bukan hanya perintah presiden tetapi UU tentang Administrasi Pemerintahan,” tegas JK.

Namun, JK kembali menegaskan bahwa jika ada pejabat yang terbukti bersalah secara hukum maka tetap harus dihukum.

Pemerintah memang tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Bahkan, cenderung dipercepat sehingga muncul wacana pengeluaran Perpres ataupun instruksi Presiden (Inpres) guna melindungi kepala daerah dari kriminalisasi.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Sofyan Djalil ketika itu, menjelaskan perpres tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi jaminan para kepala daerah agar tidak takut mengambil keputusan dalam menjalankan program pemerintah berupa percepatan pembangunan infrastruktur.

“Hambatan-hambatan kan ketakutan orang itu, kita sedang mendraft Perpres untuk memfasilitasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan di daerah, supaya orang jangan takut. Kemudian akan dibuat juga Inpres, yang menginstruksikan kepada semua pejabat termasuk para bupati cepat membangun,” kata Sofyan Djalil, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (1/7).

Diharapkan, lanjut Sofyan, dengan adanya payung hukum tersebut, jika dituduh melakukan pelanggaran, maka jalur yang ditempuh bukan pidana, melainkan diselesaikan lebih dulu secara administrasi dan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“‎Selama tidak melanggar hukum, selama tidak kriminal harus proses dulu dengan peraturan administrasi. Enggak boleh langsung dikriminalkan, enggak boleh. Administrasi dulu, kemudian BPKP masuk dulu,” ujarnya.

Namun, wacana tersebut ditanggapi dingin oleh KPK yang menganggap kontraproduktif terhadap semangat pemberantasan korupsi. [SP/N-8/L-8]

(Visited 32 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *