Langkah Arif dan Bijak dari Pemerintah Untuk Penyelesaian Tanah Reres Kayamas dan Moinit

Sulutpos.com, Amurang – Berada dalam satu kawasan, terletak pada wilayah pantai, Reres (Pantai), Kayamas (nama bukit di jalan Trans Sulawesi), dan Moinit (Pantai), sering disalah artikan sebagai satu kawasan/wilayah saja. Padahal, ketiga nama tersebut menunjukan suatu nama tempat yang berbeda dan berdiri sendiri.

Reres adalah nama tempat yang terletak paling Barat dari kedua nama wilayah tersebut, dilokasi Reres inilah dibangun PLTU 2 SULUT. Kayamas adalah nama sebuah bukit terletak ditengah(selatan) antara Reres dan Moinit, sedangkan Moinit (lokasi sekolah pelayaran BP2IP) adalah nama tempat yang letaknya kearah Utara (timur dari Reres). Mungkin saja karena nama Moinit yang terkenal dengan objek wisata pantainya, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal ketiga kawasan yang berbeda tersebut dengan nama Pantai Moinit.

Foto: Lokasi PLTU 2, Reres, Tawaang Timur Kecamatan Tenga, Minahasa Selatan

OMBUDSMAN RI, Putusan-Putusan, Surat Kejati, Sampai Surat dari Kementerian Sekretariat Negara RI

Mencermati Surat OMBUDSMAN RI  NO.0072/LNJ/0291-2007/PB-02/IX/2001, tangggal 13 September 2011 (surat kedua), yang ditujukan kepada Bupati Minahasa Selatan dan Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksaana Konstruksi Jaringan Sulmapa I di Tomohon, Perihal Pembebasan Tanah Lokasi PLTU 2 SULUT (2X25 MW) tanpa ganti rugi kepada pemilik tanah yang berhak yaitu ahli waris alm. E.Z Talumepa di desa Tawaang kec. Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Pemkab Minahasa Selatan (minsel), melalui Kabag Hukum waktu itu, Chairul Johannes,SH MH, mengatakan bahwa Pemkab Minsel sudah melayangkan surat balasan pada OMBUDSMAN RI yaitu surat Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Bupati Minahasa Selatan No. 859/Skr/VII-204 tanggal 29 Juli 2011, kemudian surat balasan oleh Manager PT PLN (Persero), Unit Pelaksana Jaringan Konstruksi Sulmapa dengan NO. 254 /121/RING SULMAPA I/2011 tanggal 03 Agustus 2011.

Foto: Mantan Kabag Hukum Pemkab Minsel, Chairul Johannes,SH MH.

Menurut Chairul Johannes,SH MH, surat balasan tersebut, baik dari pihak Pemkab Minsel maupun PLN, dalam penjelasanya sama, di mana intinya menerangkan bahwa Proses yang sudah dilaksanakan mulai dari pembebasan lahan oleh Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk Bupati
Minahasa Selatan sampai pada pembayarannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden NO.65 Tahun 2006.

“Yang jelas Kel. Talumepa tidak memiliki Tanah di wilayah tersebut, ada beberapa alasan yang penting untuk diketahui,  surat keterangan yang pernah dikeluarkan Yahya Sumasa (mantan Hukum Tua), telah ditarik kembali olehnya, karena, Register tanah yang manjadi dasar kepemilikan pihak  Kel.Talumepa, sama sekali tidak pernah ada dalam buku Register Desa Tawaang,”Terang Johannes.

Yahya Sumasa, Hukum Tua yang  mengeluarkan Surat Pembatalan Keterangan Kepemilikan Tanah atas Surat Kepemilikan No. 17/2013/VIII/94 yang bernomor register 358 folio 155 atas nama Betty Talumepa. Dalam surat pembatalan tersebut tanggal 5 Desember 2007 ditandatangi oleh Yahya Sumasa ( mantan kades ), Josis Tampongangoi ( mantan kades ), Rudy R Purukan (mantan kades/Hukum Tua), Jopy Lumi (sekdes), dan Roby Manorek (mantan kades) , menerangkan bahwa Tanah yang terdapat dalam register 358 folio 155, sudah ada dalam kepemilikan atas nama orang lain, dan register tersebut tidak ada dalam buku Register Tanah Desa Tawaang.

Surat Bupati Minahasa tanggal 27 Januari 1979 yang ditujukan kepada kepala Kantor Agraria Kabupaten Minahasa dan OPSTIBDA SULUT No. W.064/OPSTIBDA/VIII/1980 tentang perlindungan Hukum kepada kel. Frans Tumbuan atas tanah di lokasi Reres dan menganjurkan kepada Keluarga keturunan Talumepa untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan apabila merasa berhak atas tanah tersebut.

Tanggal 14 September 1981 Pengadilan Negeri Tondano telah mengeluarkan Putusan dengan No.419/1980 PERD.P.N. dalam perkara antara Ernest Zacharias Talumepa ( Penggugat ) lawan Fredy Tumbuan ( Tergugat ) dengan lokasi sengketa bernama Reres ( lokasi PLTU 2 SULUT ( 2×25 MW ), isi putusan memutuskan bahwa gugatan Penggugat ( E.Z Talumepa ) Tidak Dapat Diterima ( NO ).

Tanggal 14 April 1994 Mahkama Agung telah mengeluarkan putusan  No. 2912 k/Sip/1982 dalam perkara antara Frederik Wilhelm Dengah dan Mercurius Tumbuan (ayah dari ahli waris Julin Tumbuan). Dalam Putusan MA tersebut, gugatan dari Frederik Wilhelm Dengah Tidak Dapat Diterima ( NIETONVANKLIJK VERKLAARD ), dan pada tanggal 28 Oktober 1991 Ketua Pengadilan Negeri Tondano, E A Kalalo,SH, lewat Surat No. W14-D. HT.04.10-295 yang ditujukan kepada Camat Tenga menegaskan bahwa status hukum Tanah Moinit tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang pasti dengan kemenangan di pihak tergugat, Merkurius Tumbuan (ayah dari ahli waris Julin Tumbuan).

Tanggal 25 Februari 2015 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sudah mengeluarkan surat dengan No. B-205/R.1/Fd.1/02/2015 sifat segera, perihal permohonan atas hasil pemeriksaan/klarifikasi tentang permasalahan tanah Pembangunan Balai Pendidikan Pelatihan Ilmu Pelayaran(BP2IP). Atas laporan Jansje Talumepa tentang dugaan tindak pidana korupsi, telah di tindak-lanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut No. Print – 481/R.1/05/2003 Tanggal 23 Mei 2013.

Dengan Hasil penyelidikan bahwa terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Diklat Ilmu Pelayaran di Bidang Transportasi Laut Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2012/2013, Tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana korupsi.

PN Amurang telah mengeluarkan Putusan No. 20/Pdt.G/2015/PN.Amr. dalam perkara antara Decky H. Dengah cs(8 orang penggugat) dengan Julin Tumbuan cs(30 orang tergugat), dimana gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO). Objek sengketa adalah Pantai Moinit, sebagian Reres dan Kayamas.

Foto: Kabag Hukum Pemkab Minsel Brando Tampemawa SH MH (putih), saat  Sidang Lokasi (27/5/2015). Pengukuran objek sengketa oleh PN Amurang yang di lakukan atas gugatan Decky H. Dengah cs.

Tanggal 16 Juni 2015 Kementerian Sekretariat Negara RI telah menyurat ke BPN Provinsi Sulut dengan No.B-2989/Kemenstneg/D-3/DM.05/062015 hal pengaduan Masyarakat. Dalam isi surat tersebut dikatakan bahwa Jansje Talumepa(Kuasa ahli waris Betty Talumepa) telah mengirimkan surat kepada Presiden RI tanggal 19 Mei 2015 yang intinya menyampaikan permohonan penyelesaian sertifikat Hak Milik atas nama Betty Talumepa dkk. seluas 100.000 m2 yang terletak di Reres Kayamas Moinit.

Menanggapi Surat Kemenstneg tersebut Kabag Hukum Pemkab Minahasa Selatan (Minsel), Brando Tampemawa SH MH, kepada Sulutpos.com mengatakan Pemkab Minsel sangat menghargai akan hal ini.

“Hanya saja, kami perlu menambahkan bahwa proses pembebasan lahan sekolah BP2IP di Pantai Moinit sudah berdasarkan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya kajian status kepemilikikan tanah, dimana pengukuran tanah melibatkan BPN sebagai Sekretaris Ketua Panitia,” Kata Tampemawa.

Pemkab sudah memiliki Putusan PTUN, lanjut Tampemawa, selain surat lainnya, begitu juga dengan pembangunan PLTU, telah melalui sosialisasi kepada masyarakat sebelum pembangunan di mulai.[Novy]

(Visited 754 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *