Pemerintah Usulkan Reformulasi dan Penguatan DAK dalam RAPBN 2016

Sulutpos.com, Jakarta – Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, Pemerintah telah mengusulkan reformulasi dan penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus.

Dalam konferensi pers pada Kamis (21/10), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo memaparkan arah kebijakan pengalokasian DAK tahun 2016. Pertama, DAK akan diarahkan untuk mendukung program Nawacita, khususnya Nawacita ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh.

“(Nawacita) ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan yang ketujuh yaitu kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik,” ungkapnya.

Kedua, lanjutnya, DAK akan diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah. Ketiga, mendukung pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan anggaran kesehatan sebesar lima persen, dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan.

Keempat, mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional, serta dengan mempertimbangkan masukan yang menjadi prioritas Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka
mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.

Kelima, memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, dan pesisir/kepulauan. Keenam, mempercepat pengalihan anggaran belanja kementerian/lembaga yakni dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK.

Ketujuh, meniadakan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK. Terakhir, merealokasi dana transfer lainnya, termasuk Bantuan Operasional Sekolah, Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, serta Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi ke dalam DAK nonfisik.(nv)

Sumber : Kemenkeu

(Visited 273 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *