Solusi Permanen Pembakaran Hutan

Sulutpos.com, Manado – Bencana asap tebal yang menyelimuti sebagian wilayah di Sumatera dan Kalimantan akibat pembakaran hutan, kembali terulang. Tahun ini, bencana tersebut lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, Badan Antariksa AS (NASA) memperkirakan, tingkat keparahan bencana asap di Indonesia tahun ini melampaui bencana serupa pada 1997 yang dipicu El Nino.

Tahun ini, wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, kembali diselubungi asap pekat. Diperkirakan, lebih dari 50.000 ha lahan hutan terbakar, atau sengaja dibakar, sejak memasuki musim kemarau tahun ini, atau sejak sekitar Maret-April lalu.

Dampak El Nino tahun ini membuat musim kemarau lebih lama, baru akan berakhir pada November. Alhasil, jika tidak ada upaya terobosan dan berkesinambungan untuk memadamkan ratusan titik api, bencana kabut asap belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Bencana tahunan tersebut, tentu mencoreng wajah Indonesia, terutama pemerintah, karena asap yang ditimbulkan selalu menjangkau wilayah udara negara tetangga terdekat, yakni Singapura dan Malaysia. Kita dianggap tidak bisa belajar dari pengalaman. Ibarat keledai, selalu terperosok di lubang yang sama. Kondisi ini mencerminkan pemerintah belum memiliki manajemen krisis yang memadai untuk menangkal pembakaran hutan oleh korporasi dan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Jika ditilik ke belakang, bencana asap ini muncul seiring dengan hadirnya korporasi dalam pengelolaan hutan, baik untuk hutan tanaman industri maupun alih fungsi untuk perkebunan kelapa sawit. Indikasi bahwa kebakaran hutan dilakukan secara sengaja, terus menguat seiring dengan temuan fakta-fakta di lapangan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan melansir laporan, bahwa sekitar 99% kebakaran hutan di Indonesia adalah disengaja. Dengan demikian, lebih tepat jika disebut sebagai pembakaran hutan. Masyarakat hingga korporasi besar lebih memilih metode pembakaran hutan karena merupakan upaya paling cepat dan efisien dalam mengalihfungsikan lahan, ketimbang membabat hutan. Sayangnya, mereka tidak memikirkan dampak buruknya.

Ada banyak kerugian yang ditimbulkan dari pembakaran hutan. Pertama, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Setelah kebakaran usai pun dipastikan bahwa masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Kedua, meningkatnya jumlah hama. Sejumlah spesies yang berpotensi menjadi hama yang selama ini berada di hutan, terpaksa keluar dari ekosistemnya dan masuk dalam komunitas manusia.

Ketiga, produktivitas menurun. Munculnya asap pekat menghalangi mobilitas manusia. Secara otomatis waktu kerja seseorang pun berkurang.

Hal ini juga termasuk terganggunya penerbangan dan pelayaran akibat jarak pandang yang tidak layak. Arus logistik barang dan jasa tersendat. Jika itu melanda komoditas pangan, dikhawatirkan dapat membuat harga melambung karena kelangkaan di wilayah yang terpapar asap pekat.

Keempat, pembakaran hutan tentu menghancurkan berbagai jenis pohon di hutan tropis. Selain itu, juga mengancam habitat berbagai jenis fauna. Dikhawatirkan, spesies flora dan fauna yang langka bisa musnah.

Kelima, pembakaran hutan diyakini memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam pemanasan global dan perubahan iklim di dunia. Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh pembakaran hutan, terutama hutan-hutan tropis, memperparah dan mempercepat laju peningkatan suhu bumi akibat pelepasan karbon ke angkasa.

Keenam, dampak terhadap kesehatan. Tak bisa dielakkan, asap pekat mengganggu pernapasan manusia. Banyak warga yang kini terserang infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Ironisnya, ada balita yang meninggal akibat gangguan pernapasan yang parah. Korban jiwa yang ditimbulkan tak hanya karena gangguan kesehatan. Di Jambi, dua orang dilaporkan tewas karena speedboat yang ditumpangi terbalik setelah menabrak tiang pelabuhan. Insiden itu terjadi karena jarak pandang yang sangat terbatas.

Mencermati semua itu, pemerintah harus bekerja ekstrakeras untuk sesegera mungkin menghentikan laju pembakaran hutan dan mengakhiri dampak asap pekat yang ditimbulkan. Mengingat sebagian besar lahan yang
terbakar adalah lahan gambut dengan tingkat kesulitan yang tinggi, upaya pemadaman dari darat dianggap tidak efektif. Oleh karenanya, upaya pemadaman dengan metode hujan buatan adalah solusi efektif, mengingat
dapat menjangkau wilayah yang luas dalam satu kali tindakan.

Pemerintah perlu mendorong langkah hujan buatan ini, berapa pun biayanya. Tujuannya, segera mengakhiri penderitaan masyarakat yang berbulan-bulan terpaksa menghirup udara yang kualitasnya sangat buruk. Sebab, dampak pembakaran hutan kini mengancam nyawa manusia.

Simultan dengan itu, langkah penegakan hukum tidak boleh surut dan harus tanpa kompromi. Korporasi yang terbukti membakar lahan, harus ditindak tegas, mulai dari mengganti biaya pemadaman kebakaran, upaya merehabilitasi hutan, termasuk menanggung dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga harus berani mencabut izin pengelolaan hutan. Solusi permanen harus dirumuskan. Aturan perundangan harus dibuat lebih tegas, mencakup pencegahan dan sanksi tegas terhadap siapa pun yang terbukti membakar hutan. [***]

(Visited 440 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *