Taufik Tumbelaka : Ada 4 Item Proyek di Sulut Mencapai Miliaran Rupiah, Bermasalah

Sulutpos.com, Manado – Dugaan penyimpangan 4 proyek besar di Sulawesi Utara(Sulut) dibeberkan pengamat politik dan pemerintahan, aktifis asal Sulut, Taufik Tumbelaka, ke-4 proyek yang mencapai puluhan miliar rupiah diantaranya adalah; Proyek Pembangunan Gedung Paradise Product Promotion Center (sumber dana APBN), Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur (sekitar 4,4 miliar rupiah), Proyek pengadaan alat Science On Spherer (SOS) 3,08 miliar rupiah), dan  Proyek Pembangunan Kantor DPRD Sulut di Kairagi (sekitar 32 miliar lebih).

Kepada Sulutpos.com, Tumbelaka mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Inspektorat Provinsi dan perwakilan BPK-RI di Sulawesi Utara  untuk memberi perhatian khusus terhadap dugaan korupsi beberapa item proyek tersebut.

“ Selain itu (surat resmi-red), rencananya saya akan laporkan dugaan korupsi ini ke Kejaksaan Tinggi dan KPK,” kata Putra Mantan Gubernur Sulut ini, (28/9/2015).

Berangkat dari hal tersebut, lanjut Taufik, kami menyarankan, khusus point 3 dan point 4 agar Inspektorat Provinsi Sulut dapat menurunkan Tim gabungan bersama-sama dengan dengan BPKP, agar memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini seperti yang tertulis dalam suratnya kepada Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang bertanggal 28 september 2015.

Berikut adalah ke-4 Item Proyek di Sulut, sesuai salinan (foto copy) yang diberikan Taufik Tumbelaka kepada Sulutpos.com:

1. Gedung Paradise Product Promotion Center di Kairagi Manado. Pembangunan gedung yang diduga menggunakan dana APBN, telah selesai namun terbengkalai. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan nilai ekonomis dari bangunan tersebut. Identifikasi masalah:

  • Patut diduga gedung belum diserah-terimakan kepada Pemprov Sulut.
  • Patut diduga ada unsur kelalaian dari oknum Kadis pada saat itu, sehingga pengurusan dokumen administrasi serah-terima gedung belum tuntas.

2. Proyek rehabilitasi di rumah jabatan Gubernur Sulut (sekitar 4,4 milyar rupiah) yang terlambat selesai, padahal proyek tersebut berada di lokasi vital yang mencerminkan kewibawaan Pemprov Sulut, terlebih khusus Gubernur Sulut. Identifikasi masalah:

  • Patut diduga kontraktor kurang profesional karena tidak membuat pelaksanaan proyek dengan sistem kerja 24 jam guna mempercepat penyelesaian pekerjaan.
  • Patut diduga ada pembiaran dengan memberi hak istimewa terhadap Kontraktor pelaksana oleh oknum pejabat.

3. Proyek pengadaan alat Science on Sphere (SOS) Equipment List di Kantor Gubernur/ruang Huyula (senilai sekitar 3,08 milyar rupiah) yang diduga atas permintaan orang penting di Pemprov Sulut. Identifikasi masalah:

  • Patut diduga terjadi penyimpangan prosedur dalam hal pengadaan alat-alat yang tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah serta Perpres No. 4 Tahun 2015.
  • Perusahaan pemenang lelang patut diduga tidak mempunyai spesifikasi yang jelas sesuai kebutuhan.

4. Proyek pembangunan Kantor DPRD Sulut di Kairagi Manado (senilai sekitar 32,5 milyar rupiah). Identifikasi masalah:

  • Patut diduga pelaksanaan proyek pembangunan tidak sesuai perencanaan.
  • Patut diduga proyek pembangunan dan tahapan pelaksanaan telah terjadi perubahan sehingga tidak sesuai dengan perencanaan dan proses  e-lelang serta kontrak awal, tanpa alasan yang kuat dan terkesan dipaksakan.
  • Patut diduga terjadinya perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal karena kontraktor pelaksana tidak sanggup menyelesaikan proyek sesuai jadwal dan upaya mengambil keuntungan lebih besar.
  • Patut diduga terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan karena ada intervensi/tekanan dari pihak-pihak tertentu seperti oknum pejabat penting dan atau keluarga pejabat penting.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka kami menyarankan khusus point 3 dan 4 pihak Kantor Perwakilan BPK RI Sulawesi Utara (Sulut) memberi perhatian khusus dalam hal mengaudit, guna mencegah terjadinya penyimpangan serta kepada pihak Inspektorat Pemprov Sulut menurunkan tim gabungan antara Inspektorat Pemprov Sulut dan BPKP, agar memperoleh hasil pemeriksaan yang maksimal.[Novy]

(Visited 345 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *