Gaji Eksekutif dan Legislatif Minsel Dipertaruhkan, Pembahasan APBD 2016 Dipacu

Sulutpos.com, Amurang – Gaji eksekutif maupun legislative Minahasa Selatan dipertaruhkan dalam proses pembahasan Ranperda APBD tahun 2016.

Menurut Sekretaris DPRD Minsel, Lucky Tampi,SH, bahwa proses pembahasan APBD Tahun 2016 kini telah mengacu pada aturan baru yakni UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang didalamnya menegaskan batas waktu 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau hingga akhir November ini.

“ Jika terjadi keterlambatan, maka eksekutif atau legislative akan dikenakan sanksi 6 bulan hak keuangan. Untuk itu hingga kini pembahasan Ranperda APBD Tahun 2016 terus dipacu,” ujar Tampi.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Minsel Rommy Pondaag ketika dikonfirmasi menjamin jika pembahasan hingga persetujuan Ranperda APBD Minsel tahun 2016 ini akan tuntas sebelum batas waktu yang ditentukan.

“ Bola kini berada pada DPRD, jika terjadi keterlambatan atau melewati batas waktu, maka konsekuensinya gaji para anggota DPRD selama 6 bulan,” ujar Pondaag.

Seperti diketahui pada Senin (16/11) kemarin telah dilakukan penandatanganan penyesuaian KUA PPAS APBD 2016.

Melihat tahapan yang telah dilaksanakan, Sekwan Lucky Tampi meyakini pembahasan tingkat komisi akan selesai pekan ini, bahkan jika tak ada kendala sudah dapat dilaksanakan paripurna untuk persetujuan bersama RAPBD tersebut pekan depan, dan untuk selanjutnya disampaikan ke Gubernur untuk di evaluasi. (Andre Dotz)

(Visited 102 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *