Laporan Ketiga EITI, Temuan dan Rekomendasi untuk Industri Ekstraktif Indonesia

Sulutpos.com, Jakarta – Tim Transparansi Industri Ekstraktif menerbitkan Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ketiga di Ruang Graha Sawala, Komplek Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Laporan ketiga ini diharapkan dapat dipahami masyarakat, karena informasi yang ada langsung bersinggungan dengan masyarakat seperti tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan, sehingga dapat menjadi acuan masyarakat terutama yang berada di sekitar tambang.

“Laporan EITI 2012-2013 menyajikan sejumlah temuan dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Rekomendasi yang ada dalam laporan, ditentukan berdasarkan observasi dari sejumlah hambatan yang ditemui saat penyusunan laporan.

“Rekomendasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan migas dan pertambangan,” jelas  Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Montty Girianna, seperti dikutip melakui laman Kemenko Perekonomian, Senin (23/11).

Sebagai informasi, Indonesia menjadi Negara Pelaksana EITI pada tahun 2010, setelah pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah, yang
diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Pada bulan Oktober 2014, Indonesia ditetapkan sebagai negara dengan status EITI Compliant atau taat azas transparansi penerimaan industri ekstraktif, dalam Sidang Tahunan Dewan Internasional EITI di Naypyidaw, Myanmar. Sebagai negara dengan status EITI Compliant, setiap warga negara dapat mengakses informasi yang mendalam tentang pengelolaan industri migas dan pertambangan di Indonesia.[AS]

Sumber : Kemenkeu
(Visited 155 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *