Menko PMK: Pemerintah Tingkatkan Koordinasi Penanganan Asap

Sulutpos.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, penanganan dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang daerahnya diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Menko PMK seusai  rapat koordinasi penanganan asap bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut B
Pandjaitan bersama Menko PMK.

“Penanganan dampak sosial dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas,” kata Puan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/11). Rapat koordinasi itu diikuti Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, kata Puan, penanganan masalah lahan gambut dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan berada di bawah Kemenko Polhukam. “Sedangkan dampak asap yang berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial itu penanganannya di bawah Kemenko PMK,” kata Puan.

Terkait penanganan dampak sosial dan kesehatan, menurut Puan, dirinya sudah sejak lama menginstruksikan sejumlah menteri di bawah Kemenko PMK untuk memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat. “Saya sudah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi untuk mengambil langkah-langkah mengatasi dampak asap yang saat ini mulai mereda,” tutur Puan.

Dijelaskan, dua menteri pendidikan diminta menyesuaikan kurikulum di daerah-daerah yang terkena asap. Dengan demikian, kata Puan, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

Menko PMK juga sudah memerintahkan menteri kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. “Semua pelayanan dan tenaga medis kita siapkan dan siagakan,” ujar Puan.

Kepada menteri sosial, Puan melanjutkan, dirinya juga sudah meminta agar hak-hak sosial masyarakat dijamin. Hak-hak sosial masyarakat berupa tempat tinggal sementara, makanan, dan minuman serta uang santunan sebesar Rp 15 juta per keluarga korban.

“Untuk anak-anak, ibu-ibu, dan lansia kita sudah mengambil tindakan segala hal yang menyeluruh agar mereka bisa tetap bersekolah dan hidup sehari-hari agar jangan sampai terkena masalah kesehatan,” ujarnya.

Di samping itu, Puan menambahkan, dirinya juga sudah meminta kepada menteri kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat selama terkena dampak asap. “Rakyat juga harus diberikan kehidupan lebih baik seperti gizi dan situasi lingkungan yang lebih baik,” ujar Puan.

Dikatakan, Kementerian Koordinator PMK akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kemko Polhukam untuk mengatasi masalah kebakaran, asap, dan dampak sosial serta kesehatan yang ditimbulkan. “Sinergi ini akan memperkuat kerja dari semua kementerian dan lembaga yang ada di dua kementerian koordinator,” ujar Puan.

Sementara itu, Luhut menyatakan, asap di sejumlah daerah sudah mereda 5% hingga 10% dari sebelumnya. Untuk penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan, lanjut Luhut, pemerintah akan bekerja sama dengan ahli dan pakar dari Universitas Gajah Mada (UGM).

“Sesuai perintah Presiden Jokowi, pemerintah akan bekerja sama dengan UGM untuk melakukan penanganan masalah lahan gambut. Tim dari Kalimantan Tengah, masyarakat adat Dayak dan UGM akan membahas hal ini,” ujar Luhut. [SP/O-1/L-8]

(Visited 37 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *