3 Instruksi Presiden Bagi Menkeu untuk Dukung Perdagangan Bebas di Dalam Negeri

Sulutpos.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 12 tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri. Untuk Menteri Keuangan, Presiden menginstruksikan untuk menyusun aturan mengenai beberapa hal, yaitu pertama Penangguhan bea masuk yang dikenakan atas impor bahan baku, komponen, dan barang penolong yang digunakan untuk membuat barang dalam kegiatan usaha pada kawasan atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (Inland Free Trade Arrangement).

Dari informasi yang dilansir melalui laman Setkab pada Rabu (30/12), instruksi kedua Presiden adalah untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut bagi penyerahan dalam negeri atas bahan baku, komponen, dan barang penolong yang berasal dari produksi dalam negeri maupun antar kawasan atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri.

Terakhir adalah aturan mengenai Pengenaan bea masuk 0% (nol perseratus) atas impor barang yang dimaksud pada butir 1, yang telah digunakan untuk memproduksi barang hasil produksi pada kawasan atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri, yang dijual ke pasar dalam negeri dengan pengenaan bea masuk 0% (nol perseratus) selama barang hasil produksi tersebut memiliki tingkat kandungan dalam negeri sedikitnya 40%.

Aturan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan serta pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pemberian fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri, bagi kegiatan usaha industri di kawasan atau tempat tertentu yang menggunakan bahan baku, komponen, dan barang penolong yang diimpor dan dari dalam negeri.[as]

Sumber : Kemenkeu

(Visited 247 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *