Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Imbau K/L Percepat Penandatanganan Kontrak

Sulutpos.com, Jakarta – Senada dengan Menteri Keuangan, Presiden Joko Widodo juga meminta agar kementerian/lembaga (K/L) dapat segera melakukan penandatanganan kontrak atas proyek-proyek yang telah dilelang sebelum Bulan Januari 2016.

Dengan demikian, proyek-proyek ini dapat segera dieksekusi dan mampu memberikan multiplier effect bagi  perekonomian. Jika tidak segera dieksekusi pada awal tahun, Presiden mengkhawatirkan perekonomian nasional akan mengalami kontraksi.

“ Bulan-bulan awal seperti ini sudah harus tanda tangan, karena nanti akan terjadi kontraksi ekonomi kalau kita kontraknya mundur di bulan enam atau di bulan tujuh,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada penandatanganan kontrak kegiatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2016, di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1), sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.

Dengan penandatanganan kontrak yang telah dilakukan pada awal tahun anggaran, lanjutnya, maka akan ada cukup waktu bagi pelaksanaan proyek, sehingga kualitas pekerjaannya pun dapat lebih terjamin. Hal ini berbeda jika pelaksanaan proyek baru dimulai menjelang akhir tahun anggaran.

“Gimana kualitas mau menjadi baik, (kalau) akhir Desember harus selesai, dimulai kebut-kebutan Bulan Oktober, November, Desember,” jelasnya.

Yang tidak kalah penting, jika proyek segera dilaksanakan, maka ekonomi pun dapat tumbuh seiring dengan pelaksanaan proyek.

“Yang paling penting adalah uang itu bisa beredar di masyarakat secepat-cepatnya, sehingga ada pertumbuhan ekonomi, sehingga ekonomi tumbuh,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan agar proyek-proyek di daerah sebisa mungkin dilaksanakan oleh kontraktor daerah. Bila tidak memungkinkan, boleh menggunakan jasa kontraktor nasional, tetapi dengan tetap melibatkan sebanyak mungkin sumber daya dari daerah. Hal ini penting bagi pemerataan ekonomi di Indonesia, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat saja.

“Kenapa seperti itu, supaya uang di daerah itu lebih banyak di desa. Jangan semua uang yang sudah diberikan yang beredar di daerah ditarik lagi ke Jakarta, (sehingga) tidak ada uang yang beredar di daerah. Kita ingin peredaran uang itu merata di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke,” urainya.(nv)

Sumber : Kemenkeu

(Visited 131 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *