Minahasa Jadi Kabupaten Pertama Pencanangan Kampung Bebas Miras Dilingkungan Polda SULUT

Sulutpos.com, Tondano –  Gebrakan yang patut untuk di acungi jempol di ambil Pihak Kepolisian Resort Minahasa, bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa, di bawa kepemimpinan Drs Janjte Wowiling Sajow Msi, dan Ivan Sarundayang sebagai Wakil Bupati, yang berhasil mencanangkan Program Kampung Bebas Miras.

Kapolda Sulut, Brigjen Pol Drs Wilmar Marpaung SH, saat menyerahkan Piagam ke Bupati Minahasa, yang di saksikan Wakil Gubernur serta Kapolres Minahasa
Kapolda Sulut, Brigjen Pol Drs Wilmar Marpaung SH, saat menyerahkan Piagam ke Bupati Minahasa, yang di saksikan Wakil Gubernur serta Kapolres Minahasa.

Kegiatam ini di hadiri langsung Kapolda Sulut, Brigjen Pol Drs Wilmar Marpaung SH, beserta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan di wakilli Wakil Gubernur Drs. Steven Kandow.

Bertempat di Kelurahan Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara pada Jumat, (04/03) siang tadi di saksikan Masyarakat setempat, perwakilan sepuluh desa dengan serentak membacakan ikrar yang di dalamnya berisikan, penolakan peredaran minuman keras tanpa izin, mendukung upaya tindakan Kepolisian dalam rangka memerangi penyalagunaan minuman keras di Kabupaten Minahasa, melakukan sinergi dengan para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan bebas minuman keras, mendukung tindakan tegas bagi pelaku penyala-gunaan minuman keras baik penjual maupun pemakai sesuai Undang Undang yang berlaku, dan akan berupaya menjadikan Kabupaten Minahasa sebagai daerah bebas minuman keras.

Penanda Tangganan Prasasti,Oleh Kapolda Brigjen Pol,Drs Wilmar Marpaung,SHBupati Minahasa dalam sambutan pembuka mengatakan, terima kasih secara khusus kepada pihak Kepolisian mulai dari Sulut, Polres Minahasa dan jajaran Polsek yang telah membantu Pemerintah untuk mengupayakan Minahasa aman, damai dan nyaman.

“Pada dasarnya Pemerintah menginginkan kearifan Lokal budaya Minahasa terus dipertahankan, dimana salah satunya adalah proses pembuatan minuman beralkohol yang dikenal dengan nama Cap Tikus. Namun di satu sisi, dampak negatif yang ditimbulkan dari peredaran bebas Cap Tikus tetap harus dihilangkan,” Ungkap Sajow.

Kendati demikian  Bupati mengatakan Pemerintah Minahasa akan turut mengupayakan solusi terbaik dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kajian kepada DPR – RI yang saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Sementara itu, Kapolda Sulut dalam sambutannya memberikan apresiasi atas inisiatif dan upaya jajaran Polres Minahasa, termasuk Polsek Kawangkoan, serta Pemkab Minahasa yang sudah menyatakan sikap untuk menjadikan Desanya sebagai Kampung Bebas Miras.

“Memang harus diakui bahwa Data di Kepolisian menunjukkan bahwa angka Kriminalitas yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh pengaruh Minuman Keras, Ini membutuhkan Keberanian dan Kemauan yang kuat untuk secara bersama-sama melakukan pengendalian peredaran Miras di Desa dan Kelurahan yang ada,” terang Kapolda.

Penyematan Pin,Kampung Bebas Miras ke Sepuluh Hukum Tua dan Lurah,Hal lainya di katakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang berpandangan bahwa tingkat konsumsi Miras memiliki hubungan tak terpisahkan dengan indikator tingkat pengangguran yang ada.

“Kebanyakan para pengkonsumsi Miras ternyata adalah Pengangguran, dan banyaknya peredaran Miras akan membuat tingkat pengangguran lebih banyak, dengan melihat itu Pemerintah akan berupaya untuk mengundang sebanyak mungki Investor yang dapat mengolah Bahan Cap Tikus menjadi Produk bernilai Ekonomis tinggi,” tutur Kandouw.

Data Minuman Keras Jenis Captikus yang tertampung dan layak di Ekspor menurut Wagub, sebanyak 50.000 liter dan dengan  40.000 petani Cap Tikus di Sulut tidak akan terabaikan.

Dalam Pencanangan ini turut di hadiri Forkopimda Sulut, diantaranya Danlanudsri Manado Kolonel (Pnb) Djoko Tjahjono, Perwakilan Danrem 131 Santiago, Perwakilan Danlantamal, Kepala BIN Daerah Sulut, Kepala BNN Sulut. Selain itu ada juga jajaran Pemprov Sulut, Pemkab Minahasa termasuk Camat, Lurah dan Hukum Tua dan sejumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Dan ke Sepuluh Desa / Kelurahan penerima Prasasti sebagai Kampung Bebas Miras adalah, Kelurahan Talikuran (Kawangkoan Utara), Kelurahan Sasaran (Tondano Utara), Desa Tonsaru (Tondano Selatan), Desa Kayuroya (Lembean Timur), Desa Pahaleten (Kakas), Desa Taraitak (Langowan Utara), Desa Toure (Tompaso Barat), Desa Telap (Eris), Desa Rerer (Kombi), Desa Toure Satu (Tompaso Barat), Desa Rerer Satu (Kombi), Desa Tampusu (Remboken), dan Desa Panasen (Kakas Barat). (Ody waseng)

(Visited 1.348 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *