Ditjen Pajak Lakukan Penyanderaan Penunggak Pajak di Gorontalo

Sulutpos.com, Manado – Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomalut) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo, BINDA Gorontalo, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo serta Lembaga Pemasyarakatan Boalemo, melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap 2 orang Penanggung Pajak dari PT UA dan CV U yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalao berinisial SL (pria, 52 tahun) dan HR (pria, 44 tahun) pada Rabu, 20 April 2016.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan, ke-dua perusahaan yang saat ini bergerak di bidang konstruksi perkantoran serta pengembang perumahan ini mempunyai utang pajak sebesar Rp. 617.299.370,- Kedua penanggung pajak saat ini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Boalemo, Gorontalo.

Penyanderaan penanggung pajak ini dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan nomor SR-20/MK.03/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan nomor SR-81/MK.03/2016 tanggal 15 Februari 2016.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sedangkan penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Diharapkan dengan upaya penyanderaan ini, Penanggung pajak dapat segera melunasi utang pajaknya dan dapat menjadi efek jera bagai para penunggak pajak lainnya.

Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan/Gubernur.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), Dionysius Lucas Hendrawan, menjelaskan bahwa meski sesuai aturan penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan, namun jika utang pajak sudah dilunasi maka sandera dapat langsung dibebaskan.

Kepala KPP Pratama Gorontalo, Ahmad Tirto Nugroho menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang mendukung Ditjen Pajak dalam pelaksanaan penyanderaan, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Boalemo, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Polda Gorontalo, Badan Intelijen Negara Daerah Gorontalo dan semua pihak yang terkait. Sinergi yang sangat baik tersebut diharapkan dapat terus terselenggara di seluruh wilayah Indonesia agar penerimaan negara makin meningkat.

Lebih lanjut, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut, Dionysius Lucas Hendrawan, menyampaikan bahwa tindakan penegakan hukum perpajakan seperti penyanderaan, pemblokiran rekening, penyitaan aset, dan pencegahan, sangat memperhatikan itikad baik WP dalam melunasi utang pajaknya.

“Dihimbau para Wajib Pajak (WP) – baik Orang Pribadi maupun Badan – yang memiliki utang pajak agar segera melakukan komunikasi dengan KPP dalam rangka menyelesaikan utang pajaknya, ini merupakan langkah awal Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif,” Kata Hendrawan.

Ia juga menjamin bawahannya untuk selalu menerapkan nilai integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, serta selalu memberikan pelayanan prima kepada para Wajib Pajak.[Red]

(Visited 1.338 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *