Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur

Video : [Youtube.com/kemekeu.go.id]

Apa pandangan Bapak terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia baik yang pendanaannya dari APBN, dari pinjaman luar negeri, dari surat utang, maupun dari lembaga internasional lainnya?

Pada intinya infrastruktur yang ada dalam APBN diutamakan untuk infrastruktur dasar atau proyek-proyek infrastruktur yang tidak mungkin dikerjakan oleh swasta karena nilai komersialnya sangat rendah. Kita bisa lihat nanti dalam alokasinya kenapa misalnya Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, atau ESDM mendapat alokasi yang besar.
Untuk PU utamanya untuk jalan arteri, untuk pengembangan sanitasi air minum dan juga sebagian jaringan irigasi. Sedangkan, di Perhubungan lebih banyak kepada pembangunan bandara atau pelabuhan skala kecil, kemudian jalan kereta api. Kemudian di sektor ESDM untuk energi terbarukan, untuk jaringan listrik. Kementerian Pertanian khususnya untuk irigasi dan penyiapan sawah.
Jadi karena ada kebutuhan yang begitu besar, maka harus ada porsi yang cukup besar dimana kita lihat setelah kita berhasil menghilangkan beban subsidi BBM, belanja infrastruktur ini menjadi naiknya cukup tinggi. Antara tahun 2014 ke 2015 misalnya kita lihat realisasi belanja infrastruktur meningkat hampir 100 triliun rupiah sendiri, itu adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk berfokus pada infrastruktur sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur itu sendiri.
Sumber pembiayaannya didalam APBN itu sendiri selain yang berasal dari rupiah murni berasal dari penerimaan dalam negeri, juga ada yang berasal dari pinjaman baik dari pinjaman luar maupun dalam negeri. Pinjaman luar negeri tentunya ada yang berasal dari lembaga multilateral, ada yang berasal dari negara-negara bilateral, dan juga ada yang dalam bentuk surat berharga khususnya untuk pinjaman domestik.

Bagaimana kira-kira postur pembiayaan infrastruktur dalam APBN-P 2016 ?

Angkanya saya enggak tahu persis berapa, tetapi yang paling penting adalah ada porsi yang sudah pasti untuk infrastruktur dan kalau ada penyesuaian terhadap anggaran maka belanja untuk infrastruktur itu pertama yang tidak diganggu gugat. Itu yang harus diprioritaskan. Kemudian juga yang ingin kita tekankan bahwa APBN hanya menangani yang infrastruktur dasar sehingga infrastruktur yang sudah punya nilai komersial itu yang coba kita dorong apakah kedepan BUMN ataukah juga partisipasi dari sektor swasta.

Apakah ada rencana pengurangan untuk postur infrastruktur dalam APBN-P 2016 ?

Diusahakan seminimal mungkin. Mungkin hanya untuk proyek-proyek yang kemungkinan tidak bisa dieksekusi tahun ini apakah karena pembebasan lahan apakah karena izin yang belum selesai dan seterusnya. Tetapi, untuk proyek-proyek yang sudah jalan itu yang diprioritaskan untuk tidak diganggu-gugat.

Apa saja prioritas dari pembangunan infrastruktur?

Prioritas tentunya semua jenis infrastruktur akan menjadi penting, tapi tentunya kita melihat bahwa konektivitas itu sangat penting ya, transportasi baik darat, laut, maupun udara termasuk bagaimana membangun jalan, jembatan, kemudian membangun pelabuhan laut, bandara, dan seterusnya. Intinya kita harus memperkuat konektivitas, infrastruktur yang memperkuat konektivitas Indonesia maupun dengan negara-negara di sekitar Indonesia.
Kemudian yang menjadi prioritas lagi adalah yang benar-benar memenuhi hajat hidup orang banyak, kebutuhan dasar masyarakat secara keseluruhan itu juga harus jadi perhatian khusus. Kemudian ada keputusan lagi yaitu soal listrik karena kita memang sudah sangat tertinggal padahal listrik itu punya fungsi yang sangat luar biasa. Dia adalah kebutuhan hidup masyarakat, dan dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kita ingin agak berfokus pada listrik baik pembangkitnya maupun di jaringan transmisinya.

Bagaimana skema yang disiapkan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur ?

Skema pembiayaan yang pertama adalah dari APBN dan APBD, kemudian skema kedua adalah yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara, dan yang ketiga adalah dari sektor swasta baik swasta murni tanpa dukungan pemerintah atau dalam bentuk kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta yang kita kenal sebagai kerja sama pemerintah.

sumber : kemenkeu

(Visited 271 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *