Terkait Pungli, Pemkab Minahasa Keluarkan Edaran Dan Ini Isinya

Sulutpos.com, Tondano – Menindak lanjuti himbauan presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, serta surat menteri pendayagunaan Aparatur Negara terkait pemberantasan praktek Pungutan liar.( Pungli) dalam setiap instansi, kini pemerintah Kabupaten Minahasapun lewat kepemimpinan Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling MSi, mengeluarkan edaran yang di tujukan bagi setiap aparatur Negara ASN di lingkungan pemkab minahasa.

Pernyataan tersebut di katakan Sekretaris Kabupaten Minahasa Jefry Korengkeng SH, MSi, kepada sejumlah wartawan saat di sambangi di ruang kerjanya pada Selasa ( 25/10) tadi.

Dalam kesempatan itu, korengkeng menjelaskan bahwa pihaknya telah menindak lanjuti akan himbauan tersebut dan sebagai langkah awalnya pihak pemerintah kabupaten telah mengeluarkah surat himbauan yang berisikan larangan bagi setiap ASN di lingkunganya dengan menjauhi praktek pungutan Liar ( Pungli).

” Saat ini pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan surat edaran yang nanti akan di berikan sampai pada tingkatan yang paling bawah, dan di harapkan kiranya para pejabat jangan sekali – kali mencoba melakukan praktek Pungutan liar ( Pungli) ini, karena jika memang nanti kedapatan resikonya di tanggung sendiri, ” ujarnya.

Kepada masyarakatpun sekda meminta agar bisa mengikuti aturan yang berlaku dalam setiap pengurusan surat – surat atau ijin,” Kepada masyarakat pun di minta untuk bersama – sama mengawasi, karena praktek pungli inipun terjadi karena masyarakat yang menawarkan, jadi kalau bisa ikuti sesuai aturan, seperti pengurusan surat- surat, ijin, atau lainya kalau bisa di lengkapi, agar supaya bisa berjalan dengan baik dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Dan untuk mengawasi akan praktek pungli ini sendiri, pihak kabupaten Minahasa telah membentuk satgas yang bernamakan ( Saber) sapu bersih, sebagai tim pencegahnya.

Dan inilah isi edaran Bupati Minahasa terkait Pemberantasan Praktek Pungutan Liar.

Berdasarkan surat menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Regormasi Birokrasi Republik Indonesia, No 5 tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar ( Pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, maka bersama ini dengan hormat di sampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Minta saudara untuk memperhatikan;
a. Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungutan liar dan mengambil langkah – langkah yang efektif untuk memberantas praktek pungutan liar di lingkungan kerja masing – masing.
b. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar dan melapor kepada Bupati Minahasa.
c. Melakukan Infestigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum – oknum lain.
d. Memberlakukan / Mengembangkan system pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan;
e. Memberi akses yang seluas – luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan;
f. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar;
g. Melakukan Upaya untuk meningkatkan Integritas ASN di lingkungan Masing – Masing;
h. Membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, serta mendorong masyarakat untuk tidak segan – segan melakukan pengaduan;
i. Melakukan Respon secara cepat terhadap pengaduan – pengaduan yang di sampaikan oleh masyarakat;
j. Menerapkan sistem pengaduan internal (whistle blower sistem) untuk membuka dan atau mencegah praktek pungutan liar;

k. Mengumumkan Hasil – hasil penindakan secara rutin kepada seluruh ASN dilingkungan SKPD masing – masing, sebagai pembelajaran untuk memberikan efek jera bagi ASN lainya agar tidak melakukan perbuatan serupa,
2. Sebagai Upaya pemberantasan pungutan liar maka Pemerintah Kecamatan agar meneruskan informasi dimaksud kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
3. Untuk mengefektifkan pencegahan Pungli di Kabupaten Minahasa, maka telah di bentuk satgas sapu Bersih (Saber) Pungli tingkat kabupaten Minahasa.
4. Sehubungan dengan itu, di harapkan agar Saudara dapat secara tegas melakukan langkah – langkah yang dimaksud sebagai upaya konkrit dari pelaksanaan reformasi birokrasi. ( Ody)

(Visited 549 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *