Buka Kuliah Lapangan Tata Kelola Pemilu, JWS Tekankan Untuk Tidak Interfensi KPU

( Foto cover : Bupati Minahasa Drs Jantje W Sajow MSi, saat membawakan Materi, dengan di dampingi Herwyn Malonda, Fery Liando, Meydi Tinangon)

Sulutpos.com, Tondano – Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi membuka pelaksanaan Kuliah Lapangan Program Pendidikan Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi pada Kamis (3/11) pagi tadi di Kantor KPU Kabupaten Minahasa.

Kepada mahasiswa Program S2 UNSRAT yang diantar langsung oleh Koordinator Program Dr Ferry Daud Liando SIP MSi ini, JWS juga memberikan pokok-pokok pikiran terkait dengan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara umumnya.

Menurutnya dalam mempelajari ilmu politik tidaklah cukup jika hanya mempelajari berbagai teori dalam literatur-literatur politik, ” memahami politik akan sempurna jika terlibat dalam aktivitas politik. Politik itu skill, bukan hanya sekedar teori, ” ujar sajow.

Pernyataan menarikpun di lontarkanya pula bahwa pihak pemerintah tidak bole menginterfensi kinerja Pelaksana dalam hal ini KPU Kabupaten.

“Kuncinya, jangan intervensi penyelenggara Pemilu, sehingga mereka bisa berkreasi menyelenggarakan Pemilu dengan bertanggung jawab. Biarkan mereka bekerja dengan mandiri, jujur dan independen,” terangnya.

Kepada para mahasiswa menyampaikan materi pokok pikiran penyelenggaraan Pemilu sambil menjelaskan sejumlah persoalan terkait kepemiluan seperti perolehan kursi bagi setiap parpol yang terkesan tidak adil.

“Partai yang memperoleh suara paling banyak memperoleh kursi sama dengan parpol lain yang jumlah suaranya lebih kecil. Ini poin yang perlu di benahi dalam sistim kepemiluan kita” tegasnya Sambil menambahkan strategi yang harus dilakukan dalam berpolitik ,yang sesuai dengan aturan yang berlak,” Pengalaman saya, sebagai seorang politisi perlu belajar bagaimana aturan-aturan prinsip yang mengatur keikutsertaan dalam Pemilu terlebih aturan yang berubah menuntut perubahan strategi politik,” terangya.

Sementara Liando mengatakan pembelajaran yang di berlakukan di sekitar kampus bisa di barengi dengan kebedaan politik di luar kampus, “Di kampus mahasiswa hanya belajar teori dan kebijakan, untuk melengkapi pengetahuan mereka perlu ada keseimbangan terkait fakta yang dihadapi penyelenggara kepemiluan” ujar Liando yang sempat juga menjadi Tim Seleksi calon KPU Kabupaten minahasa lalu.

Sementara dalam tindak pelanggaran Pemililu, Ketua bawaslu Sulut, Herwyn Malonda SH, MPd, menerangkan, pelanggaran Pemilu dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pemilu yang berintegritas sebagaimana di harapkan bersama.

“untuk menjamin kualitas dan integritas Pemilu, diperlukan adanya pengawasan oleh Bawaslu,” ungkap Malonda yang telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Republik Indonesia.

Sedangkan materi terakhir yang disampaikan Ketua KPU Minahasa Meidy Y Tinangon mengurai tentang Problematika Pemilu dan Pilkada. “Sekalipun penyelennggaraan Pemilu dan Pilkada sekarang sudah semakin baik, namun diakui masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas. Kesenjangan itulah yang kita kenal sebagai problematika Pemilu,” ungkap Komisioner yang tanggal 1 Oktober lalu telah genap bertugas 9 Tahun di KPU Minahasa.

Selanjutnya Tinangon menguraikan bahwa harapan ideal Pemilu di Indonesia nyata dalam asas pemilu yaitu luber dan jurdil, “Masih banyak masalah dalam perwujudan luber dan jurdil tersebut dan masalah tersebut perlu dicarikan way out-nya,” ungkap Tinangon.

Hadir dalam Kuliah Lapangan Program Pendidikan Tata Kelola Pemilu tersebut, Komisioner KPU, Dicky Paseki SH,MH, Dra Wisye Wilar, Lord Malonda Spd, Kristoforus Ngantung SFils.

Usai berdiskusi, mahasiswa tak lupa menyempatkan diri menikmati Minahasa Expo dan mampir di Stand Pers Minahasa. Selanjutnya peserta dijamu makan siang di Moy Restaurant sebagai tamu pemerintah Kabupaten Minahasa dan KPU Minahasa.( Ody)

(Visited 322 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *