Pemkab Minahasa Gelar Sosialisasi Penyusunan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017

( Penyematan Tanda Peserta Kegiatan Oleh Asisten III Pemkab Minahasa Dra Hetty Rumagit )

Sulutpos.com, Tondano – Pemerintah Kabupaten Minahasa mengelar sosialisasi penyusunan Kinerja perangkat Daerah Tahun 2017 yang Bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa pada Selasa (14/02 )

Kegiatan yang diprakarsai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Hetty Rumagit, SH, serta diihadiri oleh utusan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Hadir Sebagai Narasumber : Karo Organisasi Setda Prov Sulut Farly Kotambunan, SE, M.Si, Kabag Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Prov Sulut V. S. Sumenge, SH MH, Kasubag Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setdaprov Sulut Fonny W Purukan S.Sos.

Kepala Bagian Organisasi Basaria Tiara D L Gaol, SE, MMSI, Mcom (IS) dalam laporanya mengatakan bahwa perjanjian kinerja adalah penugasan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada level yang lebih rendah sesuai dengan indikator kinerja agar dapat terwujud kinerja yang seimbang.

Sementara Bupati Minahas Drs Jantje W Sajow dalam sambutan yang di bacakan oleh Asisten Administrasi dan umum menyampaikan bahwa perjanjian kinerja wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

” Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas pekembangan kemajuan kinerja penerima amanah, juga sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai, dan perjanjian kinerja juga merupakan instrumen pengukur penyusunan LKJLP,” Urainya.

Lebih lanjut di katakan, dalam penyusunan perjanjian kerja sama kiranyapun dapat disesuaikan dengan tugas pokok serta fungsi setiap perangkat Daerah.

” Penyusunan perjanjian kinerja diisesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang bermuara pada dokumen pelaksanaan anggaran di masing masing perangkat daerah, yang berpangkal pada dokumen perencanaan baik Rencana Strategis dan Rencana Kerja maupun RPJMD Kabupaten Minahasa,” teranya.( Ody)

(Visited 124 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *