Dua Tahun PAD Menurun, Pemkab Minahasa Bakal Permudah Syarat Pengurusan IMB

( Foto cover : Assisten Pembangunan dan Perekonomian Setdakab Minahasa, Wilford Siagian),

Sulutpos.com, Tondano – Pemerintah Kabupaten Minahasa sedang mencari solusi untuk mengatasi penurunan retribusi Izin Membangun Bangunan (IMB) yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Assisten Pembangunan dan Perekonomian Setdakab Minahasa, Wilford Siagian, menuturkan, penurunan tersebut sudah terjadi selang dua tahun terkahir ini.

Dari hasil kajian yang dilakukan pemerintah, ada persyaratan dalam pengurusan IMB yang jadi kendala yaitu syarat lunas Pajak Mineral Bebatuan Bukan Logam (MBLB), khususnya pajak Galian C. Namun Siagian menjelaskan, ada dua instansi yang berkaitan soal ini, yaitu Dinas Penanaman Modal (DPM) yang berwenang dalam pengurusan IMB dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang berkaitan dengan Pajak MBLB.

“Keduanya punya potensi PAD. Untuk pajak Galian C potensinya 4 Miliar pertahun, sedangkan retribusi IMB ada sekitar 1,2 Miliar. Jadi kita mencari solusi agar tidak ada yang terkendala dari dua sektor ini sehingga sama-sama bisa mendongkrak pemasukan PAD,” sebut Siagian, Rabu (12/4) kemarin.

Memang menurutnya, adanya syarat lunas pajak Galian C jadi salah satu faktor utama penurunan pengurusan IMB. “Jika kita tidak memberlakukan pajak MBLB maka retribusi IMB bisa meningkat, tapi kebalikannya pemasukan PAD di sektor Pajak MBLB akan merosot, ” jelas Siagian.

Untuk mencari solusi itu, Pemkab kata dia, telah mengundang kedua instansi tersebut untuk duduk bersama guna mencari solusi yang saling menguntungkan serta tidak merugikan salah satunya. “Kedua instansi sudah kita minta untuk membuat kajian selama seminggu. Jadi pekan depan mudah-mudahan kita bisa dapatkan solusi terbaik yang tak merugikan salah satu instansi,” jelasnya.

Siagian sendiri berpendapat, ada salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah yaitu penghapusan syarat lunas pajak Galian C dalam pengurusan IMB. Namun kata dia, penghapusan tersebut hanya untuk syaratnya saja, namun pajaknya tetap jalan.

“Tapi untuk kepastiannya kita tunggu saja hasil kajian kedua instansi tersebut. Kita berharap dapat menemukan solusi yang baik nanti,” tandasnya. (Ody)

(Visited 97 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *