Pemerataan Pembangunan Indonesia Jadi Tema Harkitnas 2017

( Foto cover : Suasana apel memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 )

Sulutpos.com, Tondano – Komandan Kodim 1302 letkol Jubert N. Purnama jadi inspektur upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109 tahun 2017.

Upacara yang turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, Asisten Administrasi Umum Hetty Rumagit, SH, staf ahli bupati, Pejabat eselon II dan seluruh Aparatur Sipil Negara, prajurit dan undangan ini digelar di halaman Kantor Bupati pada Senin (22/05).

Dalam Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang disampaikan oleh komandan Kodim 1302 mengatakan semangat kebangkitan kiranya tetap berkobar jangan sampai pudar.

“Semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar sampai sekarang untuk menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa. Presiden telah mecanangkan Penekanan khusus pada semua aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan dengan membangun indonesia dari pinggiran, membangun dan memperkuat desa-desa dengan pendapatan penduduk 40% (indeks kesenjangan). Pemerataan agar tidak ada jurang yang membatasi kita,” ujarnya.

Dengan mengambil tema ” Pemerataan pembangunan indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan Nasional” yang adalah pesan yang tepat dan tidak hanya tertanam didalam hati namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implementasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan bangsa Harkitnas Tahun inipun menurut menteri akan bisa mengairahkan para pemangku kepentingan untuk terus berupaya mensejahterakan rakyat dengan berpedoman pada kemajuan pembangunan yang telah dicapai di segala aspek.

” Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan disegala sektor. Disektor kelistrikan misalnya pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Subsidi listrik difokuskan pada masyarakat menengah kebawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp. 12 Trilliun dialihkan untuk menunjungan sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Dalam bidang agraria juga telah diluncurkan kebijakan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM. Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria, pemerintah juga melakukan upaya pemerataan disektor Kominfo melalui program palapa ring agar keberadaan internet berkecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas. Kita harus berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa ditengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata, justru karena itulah maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial, ” Terang Purnama.( Ody)

(Visited 78 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *