DPRD Minahasa Bersama Pemerintah Kabupaten Gelar Rapat Paripurna Bahas Ranperda Keuangan 2016

( Foto cover : Bupati Minahasa Drs Jantje W Sajow saat membuka Rapat Paripurna)  

Sulutpos.com, Tondano – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) beserta Pemerintah kabupaten Minahasa pada Senin (10/08) Mengelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban anggaran belanja dan pendapatan Daerah Ranperda tahun 2016 dan inisiatif DPRD tentang hak keuangan Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten minahasa, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Minahasa.

Paripurna Dibuka Bupati Minahasa Drs, Jantje W Sajow MSi. dan dipimpin ketua DRPR James Rawung SH yang didampingi para wakil ketua, dan segenap anggota DPRD kabupaten minahasa ini dihadiri pula Wakil Bupati Ivan Sarundajang, Sekda Jeffry Korengkeng, Para Asisten,Seluruh Jajaran Pemerintahan juga forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten minahasa,

Bupati JWS saat membuka kegiatan ini mengapresiasi pemimpin dan anggota DPRD kabupaten minahasa yang telah mengambil prakarsa untuk menyampaikan perda inisiatif, sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah no 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan tema pembangunan tahun 2016 yaitu; peningkatan pembangunan infrastruktur dan Sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan desa, kedaulatan pangan, lingkungan hidup dan penetrasi pasar, yang selanjutnya diintegrasikan dan disinkronisasikan dengan kebijakan nasional serta provinsi.

” Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 tersebut dilakukan dengan tetap berkomitmen mengedepankan prinsip efisien, efektifitas, serta akuntabilitas anggaran. dan komitmen inilah yang telah mengantar kabupaten minahasa sehingga untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, boleh meraih Opini wajar tanpa pengecualian (WTP), berdasarkan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Utara, ” Ujar Bupati

JWS pun dalam kesempatan itu mengingatkan kepada para peserta rapat terkait dinamika politik menjelang pilkada tahun 2018 sudah mulai memanas, maka dirapakanya pemerintah juga Anggota DPRD dapat bersama sama mengawal serta menyukseskanya namun juga tidak melupakan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan masyarakat Minahasa, “Mari kita kawal proses pilkada tahun 2018 agar tetap berlangsung dengan baik dan elegan. demikian halnya adegan politik ini kiranya tidak akan menggangu proses pembangunan yang sementara berlangsung dalam mewujudkan perubahan di tanah tercinta ini. Perbedaan pandangan politik adalah lumrah dalam demokrasi, tetapi membangun untuk kepentingan rakyat adalah diatas segala-galanya,” Tandasnya. ( Ody)

(Visited 120 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *