Korengkeng : Jajaran Pemkab Wajib Ambil Langkah Pertahankan WTP

( Foto cover : Sekda Minahasa Jefry Korengkeng saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Harga Satuan Barang dan Jasa, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018)

Sulutpos.com, Tondano – Gelar Sosialisasi Harga Satuan Barang dan Jasa, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018 pada Kamis (20/07) siang tadi yang bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati, Sekretaris Daerah Jeffry Korengkeng SH, MSi meminta Para kepala SKPD wajibkan mengambil berbagai langkah mempertahankan WTP.

“Agenda Pemerintah Kabupaten Minahasa, untuk tahun 2018 atas pemerikasaan laporan keuangan tahun anggaran 2017 adalah mempertahankan Opini Wajar tanpa pengecualian, oleh karena itu segenap jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa diwajibkan mengambil berbagai langkah mempertahankan WTP,”ujar Sekda saat memberikan sambutan mewakili Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi.

Lebih lanjut dikatakanya selaku pengguna barang milik daerah, Pejabat penatausahaan keuangan (PPK), kepala sub bagian perencanaan, bendahara pengeluaran, pengurus barang SKPD, dapat menyatakan presepsi mengenai standar harga satuan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah disetiap SKPD.

” Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 serta peraturan mendagri No. 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diundangkan memberikan dampak adanya perubahan-perubahan di dalam pengelola barang milik daerah atau aset daerah. Perubahan-perubahan ini harus segera di antisipasi oleh kepala SKPD terlebih PPK, Bendahara serta pengurus/penyimpan barang di SKPD yang merupakan ujung tombak pengelolaan keuangan dan pengelola aset daerah,” urainya

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam segi pengelolaan keuangan menurut Korengkeng, harus mengalami tantangan serta persoalan yang rumit dan berat, ” Tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset sangat berat karena harus mampu menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan serta mempertanggung jawabkan dalam setiap tahap proses administrasi dan fisik aset yang diadakan sesuai dengan standar. Untuk itu diharapkan agar kita mampu menyamakan persepsi akan standarisasi harga satuan barang dan jasa bahkan perlakuannya dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang merupakan tanggung jawab bersama,” terang Korengkeng.

Hadiri dalam sosialisasi ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dra. Rianny Suwarno, Para kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, Pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Kepala Sub bagian perencanaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang SKPD selaku peserta sosialisasi Dengan Narasumber Drs. Sutomo Win Palar, MS selaku Akademisi.(Ody)

(Visited 86 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *