Empat Mantan Hukum Tua: Wilayah Moinit bukan Tanah Negara karena ada Hak Kepemilikan

Foto: Papan plang yang berisikan Putusan tentang Status Hukum Kepemilikan Keluarga Tumbuan.


SulutPos.com, Amurang – Moinit, yang masuk dalam wilayah Hukum Pemerintahan desa Tawaang Timur, kecamatan Tenga, terus didera berbagai persoalan sengketa dan perkara perdata, gugat-menggugat, bahkan kasus penyerobotan tanah tanpa dasar hak milik. Potensi pidana/kriminal dapat saja terjadi kapanpun, jika hukum tidak lagi objektif.

Dari penelusuran wartawan investigasi media ini, permasalahan hukum yang lahir dari sistem administrasi desa dan  intervensi pihak lain, menjadi salah satu pemicu mencuatnya pelbagai konflik, khususnya perkara Perdata.

Papan Plang Putusan disamping bangunan yang dilaporkan oleh keluarga Tumbuan sebagai Penyerobotan.
Papan Plang Putusan disamping bangunan (anak panah), yang dilaporkan oleh keluarga Tumbuan sebagai Penyerobotan. Lokasi ini tepat disamping jalan masuk sekolah pelayaran atau depan sekolah pelayaran.

Asas ‘ne bis in idem’

Sejak puluhan tahun lalu, masalah ini sepertinya belum terselesaikan. Bahkan, ada sebidang tanah yang sampai memiliki 3 (tiga) Putusan; Putusan Pengadilan Negeri/Tinggi, PTUN, hingga Mahkama Agung (MA), artinya dalam rentang waktu berbeda tanah tersebut digugat berulang kali (Penggugat- Tergugat dan Objek Gugatan ‘sama’).

Secara umum, pengertian ‘ne bis in idem’ adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas ‘ne bis in idem’ ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum.

Secara garis besar, pengertian  ‘ne bis in idem’ adalah; suatu perkara yang telah diputus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, (pasal 1917 KUH Perdata). Memang tidak semua putusan Hakim memiliki kekuatan ‘ne bis in idem’, atau dengan kata lain tidak semua putusan Hakim tidak bisa diajukan kembali ke pengadilan dengan gugatan yang baru.

Asas ini penting untuk menjamin bahwa suatu perkara harus berakhir, juga demi kepastian hukum, perikemanusiaan, termasuk wibawa putusan hakim. Terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap SH. hal. 42). Dan dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011  yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bagir Manan, Ketua MA (menjabat; 19 Mei 2001 – 31 Oktober 2008), dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu,  para ketua pengadilan dihimbau untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik, demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya ‘putusan yang berbeda’.

Pernyataan Para Hukum Tua

Saat ini, berhembus isu, bahwa kawasan Moinit, sebagiannya adalah tanah negara. Langsung mendapat respon penolakan dari berbagai pihak, termasuk beberapa Hukum Tua yang pernah menjabat di desa Tawaang.

Pernyataan bahwa Moinit, khususnya tanah sekitar Sekolah Pelayaran, sebagai tanah negara disampaikan oleh Yoppy Lumi, Sekretaris Desa (Sekdes) Tawaang. Menurut Yoppy Lumi, sebagian tanah disekitar sekolah pelayaran adalah tanah negara, termasuk lahan di samping kanan dan depan sekolah.

“Jalan masuk ke sekolah juga adalah tanah negara, hanya karena itu (sekolah) adalah milik pemerintah, jadi tidak masalah,” ujar Lumi yang mengaku sudah 30 puluh tahun menjabat sebagai Sekdes)

Berikut pernyataan dari beberapa Hukum Tua yang berhasil dihubungi media ini.

Rudy Purukan (1980-1985)

Kepada SulutPos.com, Kamis (7/9/2017), Rudy Purukan, selaku Hukum Tua pada waktu itu, mengatakan tidak ada terdapat tanah negara dalam wilayah hukum desa Tawaang. yang mungkin masuk tanah negara adalah ‘Kolam Kayamas’.

“Itu (Kolam Kayamas), memang terletak di bagian barat Moinit, tahun 1982 saya pernah mengukurnya, sebagai lahan desa. Sedangkan untuk wilayah sekitar Sekolah Pelayaran, ada kepemilikannya, termasuk tanah-tanah di samping dan depan bangunan Sekolah,” jelas Purukan.

Edy Rumagit (1986-1994)

Menurut Rumagit, jauh sebelum dibangunnya sekolah pelayaran (sekarang Badan Diklat), wilayah itu adalah lahan perkebunan (Kelapa dan sawah) dari keluarga Tumbuan. Dijelaskannya, sebagian, lahan memang rawa, karena air ‘kolam kayamas’ keluar melewati daerah itu.

“Kolam kayamas itu, dulunya banyak ditumbuhi pohon yang kayunya berwarna kuning emas, karena itu di namakan ‘kolam kayamas’. Disamping itu, banyak masyarakat yang kesana untuk mencari ikan, karena ikan di kolam itu banyak. Seringkali terjadi pertikaian antar warga dari berbagai desa, karena itu pemerintah desa (Tawaang) mengambil kebijakan untuk mengelolah lahan itu,” jelas Rumagit.

Rumagit juga membatah pernyataan Sekdes Yoppy Lumi. Menurut Rumagit, ia (Yoppy Lumi), hanya warga pendatang (bukan warga asli desa Tawaang), tidak tahu banyak tentang sejarah desa Tawaang.

Senada dengan pernyataan kedua Mantan Hukum Tua diatas, Yahya Sumasa maupun Robby Manorek, mengatakan bahwa mulai dari semua Hukum Tua sebelumnya, tidak pernah menyebutkan ada lahan dalam wilayah Moinit disebut sebagai ‘Tanah Negara’.

Dibagian lain, Yulin Tumbuan, selaku salah satu ahli waris dari Merkurius Deky Tumbuan, mengatakan bahwa semua lahan di wilayah Moinit ada Hak Kepemilikan (Register desa dan atau Surat Pembagian).

Tumbuan, lebih jauh mejelaskan bahwa lahan itu, sudah turun temurun dimiliki dan dikelolah oleh keluarga mereka. Ia menyayangkan ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja ingin mengambil hak mereka, termasuk menyerobot tanah milik mereka.

“Contohnya saja sekarang ini, lahan di depan sekolah pelayaran, jelas-jelas milik kami dan sudah ada Putusannya, baik itu Putusan PN/PT, PTUN, sampai Putusan Mahkama Agung, tetap saja diserobot oleh orang lain,” katanya sambil memperlihatkan bukti nomor laporan Polisi tentang masalah penyerobotan tanah miliknya.

Kami, berharap, lanjutnya, pihak berwajib (Polisi) dapat bekerja dengan baik. Sehingga, masalah-masalah ini tidak terulang kembali, “Kita kan negara hukum, jadi (saya) menghormati proses hukum, saya sudah melaporkan masalah Penyerobotan ini ke Polres Minahasa Selatan, mereka (terlapor) berdiri diatas lahan kami, yang telah memiliki Putusan dan kekuatan hukum,” tutup Tumbuan. (nv)

Beberapa materi yang dapat dijadikan bahan untuk pemahaman tentang ‘Tanah Negara’

Tanah Negara yaitu tanah-tanah yang belum ada hak-hak perorangan diatasnya (Arie Sukanti Hutagalung)

Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku (Ali Achmad Chomzah)

Tanah Negara adalah tanah yang tidak diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat dan tanah wakaf (Maria SW Sumardjono)

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan tanah-tanah Negara: tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara (Pasal 1 a);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah: tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 1 ayat 3);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah: tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 1 butir 2);
  4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (Pasal 1 angka 3).
  5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar: “Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara” {Pasal 15 ayat (1)}.
  6. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; dimana pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa penetapan tanah terlantar meliputi penetapan hapusnya hak (dalam hal “tanah hak”) dan sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (dalam hal tanah hak dan juga tanah yang telah diberikan dasar penguasaan).
  7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara: tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam UUPA (Pasal 1 butir 2)
(Visited 4.311 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *