Sosialisasi Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah Pemkot Manado

Foto: Sosialisasi Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) dan Pembinaan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, Rabu, (20/9/2017).


SulutPos.com, Manado – Bertempat digedung serbaguna kantor Walikota Manado, telah dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD), dan beberapa inovasi diklat kepemimpinan IV (empat), serta Sosialisasi Transaksi non Tunai, Rabu, (20/9/2017).

Pemateri

Walikota Manado, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kota Manado, Frans Mawitjere SH, dalam sambutannya, mengatakan bahwa dengan diadakannya kegiatan ini lebih memacu kapabilitas dan integritas perangkat daerah, dan memahami transaksi non tunai yang akan berlaku pada 1 januari 2018.

“Sebab saat ini menurut penilaian dari Kemenpan RB (kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi), diberi nilai B, dari sekian banyak kabupaten kota di Sulawesi Utara, baru kota Manado yang mendapat nilai B, yang lain C, “kata Mawitjere mengutip sambutan Walikota Manado.

Berikut ini nilai harus BB, lanjut Mawijtere, karena apabila BB, nilai terendah harus 70 (tujuh puluh), sedangkan nilai saat ini adalah 6,80 sekian, terpaut 1 koma sekian, jadi itulah yang harus dikejar.

“Dengan demikian, pencapaian nilai saat ini  semua pasti optimis bisa mencapai nilai yang lebih baik, tentunya dengan dibarengi kerjasama yang baik dan saling berkoordinasi,” tutup Mawitjere.

Adapun tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini, seperti yang dibacakan oleh moderator, Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Manado, Denny Sangkaen, untuk meningkatkan pemahaman serta teknis penata usahaan pengelolaan keuangan daerah, lebih teliti dalam pemeriksaan oleh pejabat penata usahaan daerah.

“Selain itu, demi terlaksananya pemasukkan surat pertanggung jawaban (SPJ) tambahan uang yang tepat waktu dan tepat jumlah, dapat dilaksanakannya transaksi non tunai,” ujar Sangkaen.

Materi yang disosialisasikan meliputi, pengelolaan keuangan, mekanisme tambahan uang, gerakan nasional non tunai, bukti pemotongan dan pungutan pajak, laporan PPH 21,22,23, laporan PPN, dan fungsi verifikasi PPK perangkat daerah.

Peserta Sosialisasi

 

Kegiatan ini dihadiri oleh 57 (lima puluh tujuh) perangkat daerah, 2 (dua) sekretariat, 12 (dua belas) bagian , 21 dinas, 6 perangkat daerah badan, 1 pejabat pengelolah keuangan (PPKD), 1 Inspektorat, 11 kecamatan kepala daerah, dan 1 DPRD. Yang menjadi nara sumber adalah, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan kepala bidang perbendaharaan kota Manado. (Marthen Alow)

(Visited 346 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *