Usulan Kenaikkan Tunjangan Dewan Ditolak, Rapat Anggaran Diskors Sampai Batas Waktu tak Ditentukan

( Foto cover : Gedung DPRD Kabupaten Minahasa) 

Sulutpos.com, Tondano – Rapat pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Minahasa, sebagai tindak lanjut pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) tahun anggaran 2017, yang dilaksanakan Rabu (13/09), akhirnya diskors untuk waktu yang tak ditentukan.

Tidak diketahui jelas mengapa rapat pembahasan anggaran tersebut diskors. Hanya saja sebelum diskors, saat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH, langsung terjadi interupsi oleh Wakil Ketua DPRD Minahasa Careig Naichel Runtu (CNR).

Dalam intrupsinya, CNR mengusulkan bahwa rapat pembahasan tersebut harus diakhiri pukul 17.00 Wita. Padahal, rapat baru dimulai pukul 16.45 Wita atau molor dari jadwal sebelumnya yakni pukul 13.00 Wita. Ini artinya waktu pembahasan tinggal tersisa sekitar 15 menit saja.

Saat sesi penyampaian pendapat, dimana waktu tersisa hanya 15 saja, CNR dan dua orang anggota DPRD lainnya, yakni Benny Mambu serta Rini Kambey kemudian mengusulkan agar tunjangan uang transportasi beserta tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Minahasa dinaikkan minimal sama dengan daerah lainnya.

Terkait usulan para Legislator ini, pihak Pemkab Minahasa merespon dengan menjelaskan bahwa kondisi keuangan Pemkab Minahasa tahun 2017 ini, sudah tidak lagi memungkinkan. Hal ini dikarenakan Pemkab Minahasa akan membiayai seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Minahasa tahun 2018 mendatang.

Diketahui dalam rapat tersebut dilakukan skorsing beberapa menit.
Sementara, terkait usulan kenaikan tunjangan tersebut, menurut informasi menyebutkan, total kenaikan tunjangan yang diusulkan berupa transportasi dengan perincian Ketua DPRD sebesar Rp 25 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD Rp 20 Juta per bulan dan anggota Rp 14 Juta per bulan.

Bila ditinjau dari sisi aturan, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 sampai ayat 5, sudah sangat jelas mengatur bahwa besaran dana tunjangan perumahan maupun transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Disamping itu dalam ayat 5 pasal 17 juga siatur mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

Sementara ketua DPRD Minahasa James Rawung ketika dihubungi mengatakan, usulan tunjangan tersebut ada yang rancu. Karena pada dasarnya ketua, wakil dan para anggota suda ada tunjangan kendaraan dinas.

“Tunjangan kendaraan bagi ketua-ketua fraksi suda ada, dan mereka ingin mengembalikan mobnas tersebut. Sekarang mereka ingin meminta tunjangan transportasi dinaikan, dengan dasar harus seperti kabupaten kota lain yang ada di Sulut. Jika usulan tersebut disetujui, maka beberapa anggota dan ketua fraksi lebih tinggi dari ketua Dewan,” ungkap Rawung ketika di hubungi media ini pada Kamis (14/09) sore tadi.

Lanjut Rawung, usulan dari ketua Dewan untuk kenaikan tunjangan perumahan dan kendaraan bagi seluruh legislator, itu tidak benar. Karena dalam aturan ketua dewan tidak ada tunjangan seperti itu. Dia juga menjelaskan bahwa selama tiga tahun ia menjabat ketua dewan Minahasa, dirinya tidak mendapat tunjangan rumah tangga.
“Selama ini kebutuhan pangan keluarga, saya yang tanggung,” ungkapnya.

Sementara wakil ketua DPRD Minahasa Careig Naichel Runtu, SIP mengatakan, usulan tunjangan Transportasi itu merupakan perintah undang-undang dan sesuai peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2017.

“Itu merupakan amanat undang-undang, bukan kemauan saya pribadi, dan usulan tersebut dari semua anggota bukan hanya saya sendiri. Tujuannya untuk kepentingan Ketua, wakil dan seluruh anggota DPRD kabupaten Minahasa,” singkat CNR ketika dihubungi melalui telepone seluler (Ody)

(Visited 421 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *