Wenur: Jika Perda ini Tidak Ditetapkan, Bisa Mempengaruhi Penyelenggaraan Pemerintahan, karena tidak bisa Membahas dan Menyusun APBD 2018

Foto: (dari kiri ke kanan) Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan, Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak, Wakil Ketua Carrol Senduk SH, Ketua DPRD Kota Tomohon, Ir Miky Wenur dan Youddy Moningka SIP.


SulutPos.com, Tomohon – Ketua DPRD Kota Tomohon, Ir Miky Wenur, didampingi Wakil Ketua Carrol Senduk SH dan Youddy Moningka SIP, memimpin rapat paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka penyampaian laporan pansus dan pendapat akhir fraksi-fraksi serta pendapat akhir walikota terhadap rancangan peraturan daerah  tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota tomohon tahun 2016-2021 yang dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Kota Tomohon, Selasa (19/917).

Kepada sejumlah wartawan usai rapat paripurna Ketua DPRD Ir Miky  Wenur, mengatakan Paripurna ini dalam rangka mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi juga mendengarkan laporan dari Panitia Khusus (Pansus) tentang perubahan Perda No 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021 serta mendengarkan pendapat akhir dari walikota Tomohon.

Wenur menjelaskan, bahwa didalam rekomendasi pansus dan pendapat akhir fraksi-fraksi menyampaikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan RPJMD tahun 2016-2021 untuk ditetapkan menjadi Perda dengan isi rekomendasi antara lain; Pertama, memintakan supaya seluruh seluruh SKPD dalam hal ini harus benar-benar taat dan mengikuti aturan yang berlaku tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tapi juga amanat daripada peraturan-peraturan yang mengatur menyangkut hal tersebut.

Kedua, rekomendasi dari pansus, rekomendasi dari Fraksi-fraksi yang mengamanatkan bahwa untuk fungsi pemberdayaan yang dulunya masuk dan termaktud dalam SKPD pemberdayaan masyarakat kelurahan itu supaya dimasukkan dalam kegiatan setiap kecamatan maupun keasistenan yang membidangi hal tersebut tapi juga dapat dilaksanakan di dinas-dinas yang lain.

“Memang dalam RPJMD tahun 2016-2021 perubahan ini untuk dinas pemberdayaan masyarakat kelurahan sudah tidak bisa dimasukkan lagi karena aturan mengatur bahwa untuk fungsi pemberdayaan ini dilaksanakan dimasing-masing kecamatan dan beberapa dinas yang terkait,” katanya.

Dalam rekomendasi tersebut, lanjut Wenur, memberikan catatan penting untuk meningkatkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang adalah bagian daripada kinerja SKPD karena itu sekarang ini untuk Kota Tomohon masih rendah.

“Oleh karena itu kami berharap supaya penilaian kedepan itu harus ditingkatkan, dan masing-masing SKPD ini harus benar-benar memahami  bagaimana mekanisme penilaian daripada LAKIP yang dilaksanakan oleh Kementrian Aparatur Negara. Dan itu harus dipahami dan ditopang oleh seluruh SKPD, kenapa harus demikian? Karena kalau kita bicara penilaian menyangkut keuangan kita bersyukur empat tahun kita sudah mendapatkan WTP, PDRB kita tinggi tetapi kemudian kalau LAKIP kita rendah ini sebenarnya ada sedikit Mis,” papar Wenur.

Karena itu, Wenur melanjutkan, saya kira ternyata memang harus ada yang harus kita benahi yaitu didalam proses penilaian atas proses pengajuan dari masing-masing SKPD, karena ada SKPD-SKPD yang belum memahami  benar bagaimana caranya mengisi laporan-laporan bahkan penilaian menyangkut hal tersebut, dan kami bersama-sama dengan Bappelitbang sudah kami dorong supaya SKPD benar-benar mengerti dan memahami.

“Perda ini sangat penting dan urgent, dimana jika perda ini tidak ditetapkan bisa mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, karena tidak bisa membahas dan menyusun APBD 2018,” tutup Wenur. (marthen alow)

(Visited 105 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *