Glady Kawatu: Sampai September 2017 Pemprov Sulut Miliki 5 Perda

Foto: Glady N L Kawatu SH Msi, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut.


SulutPos.com, Manado – Tahun 2017, untuk Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki 5 Perda, yaitu:

  1. Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037, tahun 2017, ditetapkan tanggal 14 Maret 2017
  2. Perda Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada PT Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah, tahun 2017, ditetapkan tanggal 25 Mei 2017.
  3. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016, tahun 2017, ditetapkan tanggal 24 Agustus 2017
  4. Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2017, ditetapkan tanggal 29 Agustus 2017.
  5. Perda Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2017, tahun 2017, ditetapkan tanggal 26 September 2017.

Hal ini disampaikan langsung oleh, Glady N L Kawatu SH Msi, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut. Diwawancarai oleh SulutPos.com, di ruang kerjanya, Rabu (4/10/2017), Kawatu menjelaskan bahwa selain kelima Perda yang sudah ditetapkan diatas, masih ada beberapa lagi pembahasan Ranperda yang sementara di ‘godok’ di DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

“Sebenarnya ada 14 Program Pembentukan perda yang diajukan ke DPRD, yang sudah ditetapkan baru 5 Perda. Yang sementara berproses ini ada Perda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perda Taman Hutan Rakyat (Tahura) Gunung Tumpa, dan yang sudah hampir rampung di Eksekutif yaitu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Sulut, sudah sampai pada tahap penyampaian ke Gubernur, kemudian Perda Jamkrida, itu juga tinggal disinkronisasi,” papar Kawatu.

Kemudian, lanjut Kawatu, yang juga sementara berproses yaitu Pertambangan Umum, Pajak dan Retribusi. Propem Perda sudah diubah menjadi 12, karena yang lainnya sudah tidak memungkinkan lagi.

Dari data yang berhasil dirangkum media ini, selain kelima Perda yang sudah ditetapkan, terdapat 21 Peraturan Gubernur, dan 362 Keputusan Gubernur (Januari 2017 – 4 September 2017). (Melky Londok)

 

(Visited 696 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *