Pengguna Sirine dan Lampu Polisi Tak Sesuai Aturan Kena Denda 1 Juta Rupiah

(Foto cover : Satlantas Polres Minahasa saat gelar razia kelengkapan Surat Kendaraan) 

Sulutpos.com, Tondano – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Minahasa memberikan warning atau peringatan kepada para pemilik kendaraan bermotor. Warning ini adalah terkait penggunaan Sirine dan lampu Polisi di kendaraan pribadi milik warga.

Kapolres Minahasa, AKBP Christ Pusung SIK melalui Kasat Lantas, AKP Rudi Repi mengatakan hal itu ada aturanya. Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas jalan serta nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

” Dalam pasal 72 PP 43 menyatakan bahwa sirine hanya bisa digunakan oleh kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk yang diperbantukan. Ambulance yang sedang mengangkut orang sakit, Kendaraan Jenazah yang sedang mengangkut Jenazah. Kendaraan Petugas Penegak Hukum Tertentu yang sedang melaksanakan tugas, Kendaraan Petugas Pengawal Kepala Negara atau Pemerintahan Asing yang menjadi Tamu Negara, ” Ujar Reppi

Untuk lampu isyarat warna biru lanjutnya sesuai Pasal 66 PP 44 tahun 1993 hanya boleh dipasang pada sejumlah kendaraan bermotor. Yakni Petugas Penegak Hukum Tertentu, Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, Ambulance, Unit Palang Merah dan Mobil Jenazah.

Sedangkan Lampu isyarat warna kuning sesuai Pasal 67 PP No.44 Tahun 1993 hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor untuk membangun, merawat atau membersihkan fasilitas umum.

Untuk menderek kendaraan, pengangkut
bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas dan alat berat. Punya ukuran  ebih dari ukuran maksimum yang diperbolehkan untuk dioperasikan di jalan. Milik Instansi Pemerintah yang
dipergunakan dalam rangka keamanan barang angkutan.

Oleh karena itu ditegaskan Repi, pihaknya akan segera mengambil tindakan tegas terkait aturan tersebut. Hal itupun akan segera dilakukan beberapa waktu nanti setelah peringatan ini disampaikan.

“Jika ada yang melanggar maka akan dikenakan Pasal 61 ayat 1 Undang-undang nomor 14 Tahun 1992, Dalam aturan itu menjelaskan bahwa akan dipidana kurungan paling lama satu bulan dan denda setinggi tingginya Rp 1 Juta rupiah,” Terang Reppi. ( Ody)

(Visited 178 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *