Dinilai Upah Diterima Belum Layak, Puluhan THL RSUD Noongan Mogok Kerja

( Foto cover : Tenaga honor saat memasukan surat izin demo ke Polda untuk demo damai di Deprov) 

Sulutpos.com, Manado – Eforia kenaikan Upah Minimum Pekerja (UMP) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tak sepenuhnya dirasakan para pekerja. Nada keluh justru melantun dari puluhan tenaga kesehatan yang berstatus Tenaga Kemitraan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Noongan.

Sejak Rabu (1/11), mereka memutuskan mogok kerja. Aksi itu dipicu sejumlah alasan, salah satunya sebagai bentuk protes akibat upah yang diterima selama ini dinilai belum layak.

“Kami di tenaga kemitraan ada 58 orang dan memiliki berbagai keahlian, mulai dari perawat kesehatan, analis laboratorium, perawat gigi dan perawat gizi. Semua masih berstatus THL (Tenaga Harian Lepas) meski ada yang sudah bekerja tujuh tahun. Yang paling memprihatinkan, upah yang kami terima saat ini sangat kecil hanya sebesar 1,4 juta rupiah per bulan,” ungkap Lerry Reppie, salah satu THL perawat di RSUD Noongan mewakili rekan-rekannya.

Tak hanya melakukan aksi mogok kerja, hari ini mereka berencana menggelar demo damai di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Reppie mengakui bahwa semua persiapan untuk aksi demo damai sudah dirampungkan.

“Kami sudah mengurus izinnya di Polda dan sudah diterbitkan. Tadi (kemarin, red) surat izin itu langsung kami serahkan ke pihak DPRD Provinsi,” tuturnya.

Aksi demo ini akan diikuti sekitar 50-an tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer. Sedikitnya ada tiga aspirasi utama yang akan mereka sampaikan ke anggota DPRD Sulut. “Kami akan menuntut upah yang kami terima disesuaikan dengan UMP, mendesak pemerintah agar semua honor tenaga kemitraan di RSUD Noongan bisa terakomodir dalam RAPBD Sulut tahun 2018, menuntut hak untuk mendapatkan THR dan hak untuk mendapat cuti tahunan,” paparnya.

Tuntutan itu dinilainya sangat beralasan. Sebab sebagai tenaga kesehatan, mereka merupakan ujung tombak dari pelayanan di Rumah Sakit yang mirisnya selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

“Juga mengingat tanggung jawab serta resiko pekerjaan kami yang sangat besar oleh karena itu kami menuntut agar mendapat keadilan, khususnya dalam pengupahan,” pungkas Teppie.

Sayangnya, upaya konfirmasi ke manajemen RSUD Noongan berujung buntu. Direktur Umum RSUD Noongan, dr Enrico Rawung tak kunjung merespon konfirmasi yang dikirim wartawan hingga berita ini diturunkan. Begitu pun sejumlah pimpinan di rumah sakit yang dikelola Pemprov Sulut itu.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut Debbie Kalalo, saat dihubungi mengaku belum tahu perihal aksi mogok dari puluhan perawat berstatus honorer. “Saya belum tahu, karena saya baru sampai dari Jakarta. Juga belum ada laporan dari pihak RSUD Noongan. Tapi nanti saya akan cek lagi apa betul info ini,” ujar Kalalo menjawab Media Sulut yang menghubunginya lewat via telepon seluler, tadi malam. (Ody)

(Visited 246 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *