Akhir Desember 2017,KPU Minahasa Bakal Gelar Pratahapan Pencoklikan Data Pemilih

(Foto cover : suasana Bimtek pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018)

Sulutpos.com,Tondano – Kesuksesan dalam satu pemilihan umum tak lepas dari baik tidaknya data pemilih yang dihasilkan mulai dari singkronisasi DP4 yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri dengan DPT Akhir pemilu yang menghasilkan Daftar Pemilih Sememtara ( DPS) serta Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Guna mendapatkan Data pemilih yang akurat maka pihak pelaksana di berbagai tingkatan baik KPU, PPK dan PPS harus ada kesepahaman terlebih saat diperhadapkan dengan ketentuan dimana dalam pemilu mendatang yang berhak mempunyai wajib pilih adalah mereka yang memiliki e-KTP serta surat keterangan ( Suket) dari Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota.

” Kegagalan menghasilkan data pemilih yang akurat akan berpengaruh ke setiap tahapan dan divisi lain, diantaranya divisi Anggaran dan logistik yang menyiapkan kertas suara, karena data tidak valit maka kertas suaranya pun salah cetak jumlahnya, ” terang Ketua KPU Kabupaten Minahasa Meidy Yafet Tinangon SSi, MSi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, bertempat Gran Puri Hotel Manado, 13-14 Desember 2017.

Disamping divisi Anggaran dan Logistik dijelaskannya, semua divisi lain di kubu KPU akan mendapat imbas yang tidak mengenakan.
” Bukan saja divisi Anggaran dan logistik, namun Divisi teknis serta divisi Hukum pun akan kena imbasnya, karena otomatis kala datanya tidak benar pasti bermuara ke pidana dan itu urusan divisi hukum, ” lanjut Tinangon.

” Oleh karena itu kita terundang di tempat ini, kita akan membahas secara bersama permasalahannya serta mencari solusi, terlebih terkait warga yang sudah memiliki hak pilih namun tidak mempunyai e-KTP. Walaupun antara KPU dan Pihak Pemerintah Kabupaten khususnya Dukcapil sudah ada kesepahaman dalam mendorong perekaman e – KTP, karena sesuai data untuk kabupaten Minahasa sudah 94 persen warga melakukan perekamam e-KTP dan tinggal 6 Persen yang belum. Namun 6 persen ini kalau di Kabupaten Minahasa tergolong besar, ” terangnya.

Apabila ingin semua warga minahasa dapat memilih, tegasnya, maka pihak pelaksana harus ada kerja exra. ” Sesuai Perintah Undang – undang maka di bulan Desember ini akan ada pratahapan pencoklikan data pemilih dimana PPK bersama PPS bakal melakukan pendataan bagi warga yang tidak memiliki e-KTP dan hasilnya akan kita berikan ke Dukcapil Minahasa sehingga akan dilakukan perekaman secara mobile.” teganya.

Sementara Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Minahasa Lord Ch Arthur Malonda SPd, dengan didampingi Dicky Paseki SH MH, Dra Wisye Wilar, Kritoforus Ngantung Sfil, Menghentar para peserta Bimtek yakni Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK) dan Anggota Divisi data untuk berdiskusi terkait kendala serta jalan keluar dalam teknis data ini.

Adapun untuk membantu tugas PPK dan PPS maka KPU Minahasa dalam waktu dekat bakal membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan perekrutanya pada akhir desember 2017 ini. ( Ody)

(Visited 95 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *