Diperiksa 35 Hari,ROR Himbau Pejabat Minahasa Tidak Keluar Daerah

Sulutpos.com,Tondan – Pejabat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Dihimbau tidak keluar daerah pasca dilakukannya Audit dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Republik Indonesia ( RI) perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut)

“Saya ingatkan jangan ada pejabat yang keluar daerah ketika ada jadwal pemeriksaan dari tim BPK,”Kata Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi saat melakukan pertemuan dengan Tim BPK RI perwakilan (Sulut) dan Seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah ( SKPD) pada Jumat (08/02) di Ruang Sidang Setdakab Minahasa.

Bupati ROR sapaan Akrab ini menginggatkan juga akan penjabat yang kini sudah bertugas di Instansi lain untuk tidak melupakan pekerjaan semula sebelum beralih ke tugas yang baru.

“Walau sudah dimutasi bukan berarti tanggung jawab di tempat yang lama diabaikan. Karena yang menjadi objek pemeriksaan ini menyangkut laporan keuangan tahun 2018, tentu yang lebih menguasai semua dokumen adalah pejabat yang lama,” Terang ROR.

“Jadi apapun dokumen atau data yang diminta tim auditor harus diberikan, tidak ada alasan. Makanya dari jauh-jauh hari saya sering ingatkan semua SKPD untuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan supaya saat ada pemeriksaan semuanya berjalan lancar dan tidak ada salah persepsi antara BPK dengan SKPD yang diperiksa,” jelasnya.

Jika semua SKPD bekerja dengan baik dan sesuai aturan, Bupati optimis laporan keuangan Pemkab Minahasa tahun 2018 dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Semua tergantung hasil pemeriksaan yang nantinya akan dijadikan dasar oleh BPK untuk mengeluarkan penilaian atau opini terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Minahasa tahun 2018. Makanya dokumen yang nantinya diserahkan harus sesuai, agar BPK tidak salah dalam menyimpulkan,” pesan Bupati.

Sementara Ketua Tim BPK Perwakilan Sulut Elivira Amelia Kaligis, mengatakan tujuan dilakukannya pertemuan ini sebagai entry maping agar tidak ada salah persepsi antara BPK dengan pihak terperiksa. Sebab dari hasil pemeriksaan inilah BPK akan mengeluarkan opini penilaian terhadap LKPD Kabupaten Minahasa tahun 2018.

“Ini merupakan pemeriksaan interim dan tim kami akan bertugas selama 35 hari, dimulai tanggal 6 Februari dan berakhir 17 Maret,” Jelasnya.

“Makanya kami harap agar dokumen yang diberikan SKPD benar-benar real dan apa adanya, supaya kami tidak salah dalam menyimpulkan. Karena seperti yang saya jelaskan, hasil pemeriksaan ini akan mempengaruhi opini atas penilaian laporan keuangan,” harapnya.

Pertemuan membahas terkait pemeriksaan yang akan dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2018 ini dipimpin langsung Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi dan Ketua Tim BPK Elivira Amelia Kaligis di hadiri Seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah ( SKPD) sampai semau Camat di 25 Kecamatan dan bertempat di Ruang Sidang Setdakab Minahasa.

Untuk tim BPK yang akan bertugas di Kabupaten Minahasa yakni Tangga Mulaiman Purba sebagai Penanggung Jawab, Aris Asmono Wakil Penanggung Jawab dan Ruspita Dewi selaku Pengendali Teknis. Sedangkan tim pemeriksa terdiri dari Elivira Amelia Kaligis selaku ketua tim bersama tiga anggotanya yakni Luana Nogita Malau, Ilham dan Novarina Lumban Gaol.
Dalam pertemuan ini Bupati turut didampingi, Sekda Jeffry Korengkeng SH MSi dan para assisten.( Ody)

(Visited 223 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *