Suparno: PETI Boltim akan Segera Ditertibkan, Andi: Ada yang Berlindung di Izin Galian C, Ternyata ‘Nambang Emas’

Foto: Salah satu aktivitas Pertambangan Emas di Boltim.


SulutPos.com, Tutuyan – Kepolisian Republik Indonesia segera turun tangan untuk tertibkan sejumlah aktifitas Pertambangan Illegal (PETI) yang marak di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Kapolsek Urban Kotabunan, Kompol Suparno, menegaskan bahwa pihaknya sudah gerah dengan pemberitaan sejumlah media serta beragam isu di masyarakat yang menyudutkan pihak Kepolisian.

Kapolsek Urban Kotabunan, Kompol Suparno.
Kapolsek Urban Kotabunan, Kompol Suparno.

“Kami selalu dituduh terima suap atau pihak penambang itu nyetor ke Polisi. Padahal tidak ada itu buktinya. Jadi saya sudah melaporkan ke pimpinan, untuk segera bentuk tim dan lakukan razia penertiban wilayah tambang tak berizin,” ketus Suparno.

Dia juga mengatakan, beberapa waktu terakhir sudah melaksanakan penutupan beberapa lokasi, terutama yang bermasalah atau ada kecelakaan kerja.

“Beberapa sudah kami beri police line (garis polisi-red). Tapi infonya sudah dibuka lagi. Jadi saya akan cek ke anggota mana data kegiatan tambang yang illegal itu segera kami tertibkan,” ujar Suparno.

Ditanya kapan akan turun sesuai arahan Polda Sulut dan Polres Kotamobagu, Kapolsek Urban Kotabunan ini mengaku mendapat instruksi setelah pemilu. Namun jika memang ada perintah segera turun lapangan, kapan saja dia siap.

“Kita menghadapi isu nasional seperti kasus di Bakan beberapa waktu lalu. Kalau dari saya sendiri itu (razia-red) bisa dilakukan setelah pemilu 17 April. Tapi jika ada perintah pimpinan untuk turun lapangan, pasti segera dilaksanakan. Yang pasti harus bentuk tim, dan kami tidak akan pilih kasih,” tegas Suparno.

Dibagian lain, Andi Riadi, Direktur Investigasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), mengungkapkan bahwa kegiatan PETI di Boltim sudah masuk taraf mengkhawatirkan. Menurut dia, selama ini para pelaku atau pengusaha tambang mengatasnamakan masyarakat lokal yang direkrut sebagai pekerja.

“Mereka ini dimanfaatkan jika ada pihak yang berupaya menindaki kegiatan ilegalnya,” ungkapnya.

Dia juga mengklaim, data-data terkait illegal mining di wilayah Boltim sudah lengkap dan mencatat sejumlah nama besar pengusaha di Boltim.

“Yang diduga kuat adalah tambang ilegal itu di wilayah Buyat, Motongkad, dan Lanud. Ini dikelola perorangan, dan penghasilan mereka sangat besar. Bisa sampai milyaran kalkulasi perbulannya,” beber Andi.

Selain itu, tambahnya, ada juga oknum aparat hukum serta dari pemda yang terlibat dan terkesan melindungi para oknum penambang. Sehingga yang illegal pun terkesan berijin.

“Seperti misalnya ada yang berlindung di izin galian C, ternyata malah nambang emas. Ini akan segera kami tindaklanjut ke Mabes Polri, jika wilayah Kepolisian Sulawesi Utara (Sulut) tidak segera menertibkan. Kami ingin wilayah Sulut tidak jadi ladang para mafia pertambangan, yang hanya menguntungkan sejumlah pihak tapi tidak berkontribusi ke negara,” ketus Andi.

Masalah pertambangan, lanjut Andi, tentu saja menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun menurut Andi, harus dengan perijinan lengkap, jangan lagi ada pertambangan illegal, agar tidak lagi terulang kasus Bakan Bolmong, yang menjadi catatan pahit dan sejarah kelam di wilayah Totabuan.

“Silahkan lakukan aktifitas tambang, tapi harus sesuai prosedur. Efeknya positif ketika kita dapatkan keuntungan. Tapi, bahaya di masa depan buat anak cucu, seperti limbah, atau mungkin bencana yang akan timbul siapa yang tanggung jawab? Kasus Bakan adalah contoh. Pada akhirnya semua cuci tangan ketika ada bencana,”tutur Andi.

Dari data di bagian Sumber Daya Alam Boltim, wilayah pertambangan berijin resmi di Boltim hanya dimiliki KUD Nomontang wilayah Modayag, J Resources di Lanut, serta PT ASA di wilayah Kotabunan. Selebihnya adalah illegal. (IWAN).

(Visited 749 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *