Chat kami sekarang

Pansel Capim KPK: Nama Besar Bukan Jaminan

Sulutpos.com. Jakarta – Nama besar atau terkenal, serta latar belakang institusi tidak menjadi jaminan peserta lolos sebagai pimpinan lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam proses seleksi, pansel tidak melihat calon dari nama ataupun asal institusinya. Sebaliknya, yang dilihat adalah calon secara personal dan kemampuan, serta integritasnya. Hal itu dikemukakan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) Destry Damayanti.

“Tidaklah, kita tidak lihat ke sana (nama besar dan asal institusi). Kita benar-benar melihat figur individu. Makanya saya di awal selalu katakan bahwa kami tidak melihat bajunya. Kami tidak melihat institusinya, yang kami lihat adalah dia (calon) secara individual, personal,” tegas Destry usai mengumumkan 194 calon yang lolos tahap
pertama, Sabtu (4/7).

Atas dasar itulah, lanjut Destry, pansel mensyaratkan calon yang lolos seleksi tahap pertama membuat makalah tentang pribadi masing-masing. Dengan kerangka acuan yang dapat diunduh pada laman www.setneg.go.id/seleksikpk. Selanjutnya, makalah pribadi tersebut wajib dibawa saat menjalani seleksi tahap dua, berupa tes objektif dan pembuatan makalah, pada 8 Juli 2015 di Pusdiklat Setneg.

Harus Memilih 

Lebih lanjut, Destry mengatakan calon yang dinyatakan lolos tetapi masih menjabat di suatu institusi pada akhirnya harus memilih melanjutkan proses seleksi atau keluar dari institusinya. Apalagi, lanjutnya, jika calon tersebut lolos terus sampai tahap akhir dan ditetapkan menjadi delapan capim terpilih. “Dia (calon) harus memilih nanti kalaui makin panjang karena tidak mungkin dua-duanya (jabatan) diambil,” ujarnya.

Ditambah lagi, proses seleksi akan semakin panjang dan berat, sehingga membutuhkan konsentrasi penuh. Seperti diketahui, sebanyak 194 peserta dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai capim KPK dari sebanyak 611 peserta yang mendaftar.

Dari 194 peserta yang lolos tersebut, terdapat sejumlah nama yang tidak asing berkiprah dalam dunia hukum. Di antaranya,

1. Alexander Marwata, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

2. Jasman Panjaitan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan merangkap sebagai pelaksana tugas Jamwas.

3. Giri Suprapdiono, Direktur Gratifikasi KPK.

4. Hendardji Soepandji, mantan Komandan Pusat Polisi Militer.

5. Jimmly Asidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

6. Johan Budi Sapto Pribowo, Pelaksana tugas Pimpinan KPK.

7. Lili Pintauli Siregar, komisoner LPSK.

8. M Rum, Wakil Kajati Papua.

9. Yudi Kristiana, Jaksa KPK.

10. Paulus Joko Subagyo, Sekretaris Badan Diklat Kejagung.

11. Sri Haryati, Direktur Perdata di Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

12. Suhardi, Kajati Sulawesi Selatan. [SP/N-8/N-6]

(Visited 29 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *