Cegah Pelanggaran Pemilu Panwas Minahasa Gelar FGD

Sulutpos.com, Tondano – Panitia Pengawas (PANWAS) Kabupaten Minahasa, bertempat di gedung pertemuan Mapolres Minahasa mengelar Forum Group Discussion (FGD), dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilihan,dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur 9 desember 2015 mendatang.

Kegiatan yang di adakan pada selasa (22/09),  di hadiri 4 narasumber yang berkompeten dalam pemilu mendatang, diantaranya KPU kabupaten, Kejaksaan Negeri Tondano, Kepolisian Resort Minahasa, dan Panwas kabupaten.

Kegiatan yang di pandu ketua Panwas Ewin Sumampow SH, dalam menginggatkan sulut masuk dalam 10 besar indeks kerawanan pemilu.menjadikan suasana perbincangan sanggat menarik.

AKBP Ronald Rumondor SIk ,Msi, mengapresiasi akan kegiatan FGD ini, karena di nilai merupakan salah satu cara penanggulangan masalah dalam menindak lanjuti segala kecurangan dalam pemilu, di samping itu juga merupakan tempat Pelatihan, bagi setiap stakehoder, yang berkepentingan, sehingga kegiatan pennnyelenggaraan bisa berjalan dengan baik.

“Polres melalui Undang-Undang di berikan kepercayaan dan karena dinilai sanggat berkualitas mensinergikan antar fungsi, tujuan agar penyelengaraan PILGUB  berjalan dengan baik, dan peran semua stekholder yang ada , Panwas KPU  Polres Wartawan sangat penting dalam mengawalnya, serta memeberikan motifasi bagi KPU sebagai Pelaksananya,”Ungkap Rumondor.

Lebih lanjut Rinondor menghimbau kiranya di dapati hal-hal yang di anggap mencurigakan kiranya segera di laporkan, ” Untuk menyukseskan pemilu di minahasa, dengan cara memberikan suara, maka jagan melakukan hal-hal yang curang,pihak polres akan mengawal dari setiap aksi yang di anggap bisa menimbulkan tindakan pelanggaran,jangan melihat Minahasa hanya diam-diam saja,kalau di kepolisian situasi seperti ini merupakan situasi siaga satu,”pungkasnya.

KPU sendiri lewat ketuanya Meidy Y Tinangon Ssi.Msi melaporkan bawa saat ini Komisi Pemilihan Umum sudah masuk dalam beberapa tahapan.

Di antaranya Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, setelah di berikan waktu 10 hari kepada masyarakat untuk bisa memberikan tanggapanya terkait belum terdaftarnya nama atau kesalahan dalam Daftar Pemilih Sementara(DPS), serta masa Kampanye yang sudah sementara jalan juga pemasangan Alat peraga Kampanye, yang pada pemilu tahun ini di percayakan kepada KPU.

“Saat ini sudah dalam tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan, (DPSHP) dan nanti akan di tuangkan menjadi Daftar Pemilih Tetap, serta masa kampanye yang memang sangat panjang yakni 101 hari, termasuk pemasangan Alat Peraga Kampanye yang di hendel  KPU dalam pemasanganya, dan nanti kami akan bekerja memantau akan jenis kampanye yang sementara jalan, sampai pada media sosial juga Media Masa,”jelas Tinangon.

Sementara itu pihak kejari lewat Dafit kamesak SH (kasipidum) mengatakan Kewenangan kejaksaan dalam tindak pidana pemilu khususnya  peran jaksa, secara teknis adalah  perintah dari kejaksaan tinggi yang mengeluarkan surat resmi dan menjuk jaksa-jaksa dalam menangani tindak pidana pemilu.

“Untuk Minahasa sudah terbentuk sebulan yang lalu, namun jika di dapati tindak pelanggaran maka yang akan merekomendasikan adalah Panwas, lewat warga negara indonesia, mereka yang berdomisili di tempat pemilihanya, peran secara pidana akan menjadi filter ketika pelaporan masuk, dan panwas harus jeli melihat kategori pelanggaranya,”katanya.

Dalam FGD ini kemudian setiap stakeholder yang hadir diberi peluang untuk saling memberikan pandangan dan masukan terkait Pilgub Sulut 2015, bagaimana mencegah pelanggaran sebelum itu terjadi.

Tampak hadir juga, Komisioner KPU Minahasa, Decky Paseki SH MH, anggota Panwas, Rendy Umboh dan Fentje Bawengan, Kasat Intel Polres Minahasa, Kasat Reskrim, Iptu Edi Kusniady, pihak JPPR  Sulut Donny Rumagit SE, dan tamu undangan lainnya.(odywaseng)

(Visited 165 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Contact us
1
Hello
Ada yang bisa kami bantu?