KPU: Putusan MK Meringankan Calon Perseorangan

Sulutpos.com Jakarta – Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai Putusan MK atas Uji Materi UU Pilkada terkait dukungan calon perseorangan atau independen telah meringankan pasangan calon perseorangan dan
penyelenggara pemilu. Menurut Ferry, putusan MK ini membuat jumlah dukungan untuk paslon perseorangan berkurang.

“Kalau putusan MK mengatakan memang berdasarkan DPT, berarti kan ada penurunan nilai persentasi yang ada dan ini akan memudahkan bagi calon-calon perseorangan untuk mengikuti kontestasi pilkada,” ujar Ferry di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).

Ferry mencontohkan di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya sekitar 43 juta, sementara DPT-nya 35 juta, maka calon perseorangan tinggal mengumpulkan 6,5% – 10% dukungan dari 35 juta penduduk. Menurutnya, perubahan jumlah persentasi dukungan sangat signifikan dan tentunya sangat meringankan dan mempermudah paslon Pilkada.

“Di kabupaten lain, misalnya Bogor penduduknya 4 juta, pemilihnya sekitar 2 juta-an. Pemilih itu biasanya 70% dari total jumlah penduduk yang ada,” tambahnya.

Putusan MK, kata Ferry hanya mengubah persentasi dukungan calon perseorangan, yang tidak lagi berdasarkan jumlah penduduk sebagai diatur dalam UU Pilkada, tetapi berdasarkan jumlah DPT. Sementara yang lain, katanya tetap harus dipenuhi seperti sebaran dukungan.

“Putusan ini tidak hanya mempermudah calon perseorangan, namun putusan MK ini juga mempermudah penyelenggara untuk melakukan proses verifikasi yang langsung populasi bukan sample,” tadasnya.

Sebagaimana diketahui, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) menggugat Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada karena dianggap memberatkan calon independen yang akan maju di Pilakda. Dalam Pasal tersebut dikatakan jumlah dukungan calon independen harus berdasarkan jumlah penduduk, dan bukan dari jumlah warga yang memiliki daftar pemilih pilih. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian atas persoalan syarat dukungan calon perseorangan dalam pilkada.

Atas putusan ini, jumlah persentasi dukungan calon kepala daerah jalur independen didasarkan pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang termuat pada daftar calon pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya. [SP/YUS/L-8]

(Visited 43 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *