Chat kami sekarang

Megawati Dorong UKM Kecil Patenkan Produknya

Sulutpos.com, Solo – Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mendorong pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk mematenkan hasil produk mereka agar tidak diakui oleh pihak lain.

“Mematenkan produk ini penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu ketika mengunjungi Solo Techno Park (STP) di Solo, Selasa (29/9).

Turut dalam kunjungan itu Menkop UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi VI DPR Eriko Sutarduga, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

“Orang mudah meniru barang-barang buatan UKM Indonesia karena tak memiliki hak paten,” katanya.

Ia mengatakan kesadaran pengusaha kecil dan menengah masih sangat rendah dalam hal hak paten, akibatnya mereka tak bisa mendapat keuntungan saat hasil ciptaannya beredar luas. Namun, lanjut dia, bukan tidak mungkin rendahnya kesadaran hak paten itu disebabkan pelaku UKM tak tahu cara mendapatkan hak tersebut.

Padahal, pemerintah telah membuat regulasi baru dengan memangkas proses pendaftaran hak cipta sehingga bisa jadi dalam sehari. Artinya, sosialisasi ke tingkat daerah masih rendah.

“Pemerintah daerah harus menyosialisasikan guna melindungi produk dan karya mereka,” katanya.

Ia berharap STP bisa membantu usaha kecil dan menengah untuk bersaing pada MEA.

Pada kesempatan itu Mega sempat menyinggung perdebatannya dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad terkait batik yang diklaim sebagai produk asli Malaysia.

“Saya membantah pernyataan itu. Kata batik bukan berasal dari bahasa Indonesia atau Malaysia. Batik itu dari bahasa Jawa yang berarti ‘mbabar nitik’,” katanya.

Mega berpesan kepada Pemerintah agar membantu produk Indonesia bersaing di tingkat ASEAN. Pemerintah juga diharapkan tidak jorjoran membebaskan produk luar masuk ke Indonesia. Mega minta Pemerintah bisa membatasi produk luar.

“Dengan diberlakukannya MEA memang akan menjadi pasar bebas. Tapi, bukan berarti bebas masuk semaunya. Jadi, pemerintah bisa menyetop produk yang di Indonesia sudah ada,” katanya.

Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan bahwa saat ini Kemenkop dan UKM telah memiliki program untuk melindungi para pelaku UKM dengan memberikan perlindungan hak cipta bagi hasil karya anak bangsa.

“Kemenkop dan UKM melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan hak cipta kepada seluruh produk UKM di Indonesia,” katanya.

Pelaku UKM diharapkan memanfaatkan fasilitas itu. Menurut dia, proses pendaftaran hak cipta cukup gampang, sehari jadi dan gratis.

Ia juga berharap agar pemerintah daerah mau membuka diri dan selalu berkoordinasi dengan seluruh instansi, baik pusat maupun daerah agar program dan kegiatan yang ditetapkan dapat berjalan maksimal.

Rieke Diah Pitaloka mengatakan peningkatan kualitas tenaga kerja harus terus didorong dalam menghadapi MEA, termasuk juga peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK). Ia mengatakan sekarang ini ada 267 BLK, namun yang memiliki kualitas baik baru 57 BLK. [Ant/L-8]

(Visited 38 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *