Chat kami sekarang

Petahana Harus Diawasi

Sulutpos.com, Jakarta – Politisasi birokrasi dalam setiap kontestasi seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan sebuah fenomena baru dan unik. Praktik tersebut terjadi jauh sebelum era reformasi. Masalahnya, pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu.

Demikian dikemukakan Pengamat Populi Center, Nico Harjanto dalam diskusi bertema “Peta Petahana dan Potensi Politisasi Birokrasi”, di Jakarta, Kamis (10/9).

“Memang sudah ada perbaikan seperti regulasi undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara), undang pilkada. Tapi terkait bagaimana birokrasi menyikapi proses pergantian kepemimpin di daerah, proses tahapan pilkada belum banyak. Kekuatan politik yang paling efektif dalam pilkada ada tiga yakni birokrasi, tentara dan polisi. Yang paling efektif pasti birokrasi,” katanya.

Oleh karena itulah, menurutnya, pengawasan terhadap politisasi birokrasi sangat diperlukan. “Birokrasi dengan segala kewenangan dan fasilitasnya, sangat ampuh menggerakkan roda-roda kampanye di bawah,”
ujarnya.

Dia menyatakan, pengawasan utama harus dilakukan terhadap calon petahana. Pasalnya, petahana punya pengaruh besar, apalagi dalam konteks masyarakat yang masih memandang tinggi tokoh-tokoh panutan. “Mereka ini harus dapat pengawasan yang ekstra,” ucapnya.

“Pilkada itu akan berlangsung satu putaran. Dengan begitu kompetisi sudah sangat ketat di awal. Karena itu, petahana yang ingin meneruskan jabatan dan kekuasannya pasti akan all out,” pungkasnya. [C-6/L-8]

(Visited 59 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *