JK: Evaluasi Tak Harus Berakhir Dengan Pergantian

Sulutpos.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa evaluasi satu tahun pemerintahan tidak harus berkahir dengan pergantian ataupun perombakan kabinet.

Sebaliknya, menurut JK, evaluasi bisa saja ditanggapi dengan pemanggilan, teguran ataupun dukungan. Seperti, pemberian anggaran lebih.

“Evaluasi kan tidak harus diganti, mungkin dengan dinasehati, ditegur, atau bisa jadi diberikan dukungan, diperiksa anggaran lebih banyak,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (20/10).

Menurut JK, pergantian posisi ataupun perombakan kabinet tergantung dari kemampuan dari menteri yang bersangkutan.

Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa evaluasi terhadap menteri dilakukan dengan mengukur kinerjanya dan tidak dilihat dengan yang kasat oleh mata. Seperti, produktivitasnya, sumbangannya terhadap pembangunan.

“Itu kinerja baik dari sisi penglihatan masyarakat dan an sisi kinerja sesuai ukuran pemerintah. Tentu terkadang agak beda. Masyarakat umumnya menilai dari sisi penglihatannya, heroismenya, sikapnya. Tetapi, ada hal lain sejauh mana bidang yang ditugaskan itu memberikan dampak kemajuan atau tidak,” ujar JK.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan satu tahun pemerintahan, telah dilakukan evaluasi.

Evaluasi tersebut, diungkapkan Pram sudah diserahkan para menteri ke Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk dinilai.

Seperti diketahui, isu perombakan kabinet mencuat pasca masuknya PAN dalam koalisi pendukung pemerintahan dan disebutnya nama Jaksa Agung Prasetyo dalam kasus hukum.

Ditambah lagi, data hasil survei SMRC (Saiful Mujani Research and Consultan) menunjukkan bahwa sebanyak 41 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibanding tahun lalu dan hanya 22 persen yang menyatakan lebih baik.

‎Sementara itu, dari hasil survey Poltracking, dalam satu tahun pemerintahan kondisi Indonesia mengalami stagnasi. Dengan, 42,32 persen publik berpendapat tidak ada perbaikan.

Bahkan, dari hasil survey dikatakan hanya empat Menteri di kabinet kerja Jokowi-JK yang diberi nilai puas oleh publik. Di posisi teratas adalah Susi Pujiastuti sebesar 63,79 persen, Anies Baswedan 49,47 persen, Lukman Hakim Saifudin 46,42 persen, Khofifah Indar Parawansa 46,11 persen dan Puan Maharani 44,21 persen.

Kemudian, berbanding lurus dengan tingkat popularitas menteri, urutan tingkat kepuasan publik atas kinerja menteri di atas 40 persen secara berurutan dari yang teratas adalah Susi Pujiastuti 55,68 persen Anies Baswedan 44,53 persen, Kemudian, Lukman Hakim Saifudin 43,16 persen  dan Khofifah Indar Parawansa 40,74 persen. [SP/N-8/L-8]

(Visited 145 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *