PDIP: Ada Upaya Terselubung Dibalik Permohonan Freeport

Sulutpos.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai ada maksud terselubung di balik permohonan perpanjangan izin operasi yang diajukan PT Freeport Indonesia.

“PT Freeport dianggap hendak menjebak pemerintahan Joko Widodo untuk melanggar konstitusi dengan meneruskan izin operasi kontrak karya hingga 2041,” ujar Anggota Kelompok Fraksi (Poksi) VII DPR Fraksi PDI Perjuangan Yulian Gunhar dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PDIP, gedung parlemen, Jakarta, Jumat (23/10).

“Permohonan perpanjangan kontrak Freeport yang disepakati berdasarkan naskah kesepakatan kerja sama dan ditandatangani pada 25 Juli 2015 tidak bisa dijadikan landasan hukum komitmen untuk kelanjutan investasi lantaran belum ada evaluasi secara komprehensif dari pemerintah secara detail,” ucapnya.

Poksi VII juga menyebut waktu pengajuan yang dilakukan tahun 2015 bersifat inkonstitusional, karena permohonan perpanjangan izin operasional baru bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir
pada 2021.

Selain itu, investasi senilai 18 miliar dolar AS yang digelontorkan Freeport dipandang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan, karena poin-poin pengalokasian anggaran telah menjadi kewajiban Freeport dalam melakukan penyesuaian.

Poksi VII PDI Perjuangan menilai Menteri ESDM Sudirman Said tidak memahami isi kontrak karya Freeport dan UU tentang Minerba. Sebab, Sudirman menerbitkan surat menteri ESDM Nomor 7522/13/MEM/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal permohonan perpanjangan izin operasi PT Feeport Indonesia, tanpa koordinasi Istana.

Anggota Poksi VII PDIP lainnya Adian Napitupulu menyesalkan sikap Menteri ESDM Sudirman Said yang  dinilainya bertolak belakang dengan Presiden Jokowi. Sejauh ini Presiden belum membahas sama sekali pembahasan perpanjangan kobtrak PT Freeport.

“Presiden belum membahas, karena urusan izin Freeport hanya bisa dibahas kelak 2019, atau dua tahun sebelum masa kontrak Freeport habis,” jelas Adian.

Poksi VII PDIP pun mendesak Menteri ESDM segera merevisi surat perpanjangan izin PT Freeport yang telah ditandatanganinya.

“Poksi VII PDIP akan meminta secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk memanggil Menteri ESDM guna menjelaskan hal tersebut. Poksi juga melalui Komisi VII DPR akan memanggil PT Freeport untuk meminta penjelasan secara detail mengenai permohonan perpanjangan operasi,” jelas Adian. [Antara/SP/L-8]

(Visited 88 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *