Chat kami sekarang

Pengakuan Para Hukum Tua Tentang Status Tanah Moinit, Reres dan Kayamas

Foto: Kabag Hukum Pemkab Minahasa Selatan, Brando Tampemawa SH MH (putih). latar belakang areal pembangunan Sekolah Pelayaran(BP2IP) di Pantai Moinit.


SulutPos.com, Amurang – Dalam rangka menindaklanjuti permohonan pemilik kawasan Wisata Pantai Moinit (Kel. Tumbuan), telah diadakan pertemuan pada 15 Oktober 2009 silam, bertempat di ruangan Kepala Bagian (kabag) Hukum Minahasa selatan, dengan Agenda Utama mendengar keterangan dari beberapa Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Tawaang Kecamatan Tenga, tentang status kepemilikan register desa Tanah kawasan Wisata Pantai Moinit.

Hasilnya ke empat kepala Desa menerangkan bahwa Kel. Talumepa tidak memiliki Tanah, bukan hanya di kawasan Wisata Pantai Moinit, tapi di wilayah Kepolisian Desa Tawaang Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan.

Menurut keterangan mereka (kepala desa), pertama Rudy Purukan (1980-1985),  mengatakan tidak mengenal sama sekali Keluarga Talumepa.

“Dalam Buku Register Tanah Desa Tawaang tidak ada Register atas nama Talumepa, saya baru mengenal mereka setelah mengikuti proses jalanya Sidang ditempat/pengukuran dilokasi bernama Reres (kompleks PLTU sekarang), itupun untuk Pengamanan atas permintaan Pengadilan/BPN,” terang Purukan.

Edy Rumagit (1986-1994), mengatakan  tidak pernah melihat/menemukan Register Tanah atas nama Talumepa. Menurut Rumagit, setiap pemilik Register Tanah di Desa Tawaang selain untuk kepentingan pendataan desa, selalu diingatkan mengenai kewajiban mereka yaitu pajak.

“Sewaktu saya masih Kepala Desa, saya tidak pernah melihat ada nama  Keluarga Talumepa dalam daftar Wajib Pajak,” ungkap Rumagit.

Foto:  Pantai Moinit

Kalau Register Tanah Desa Tawaang No. 358 folio N0. 155 (atas nama Alm. EZ Talumepa), Rumagit melanjutkan, waktu saya Hukum Tua/Kepala Desa Tawaang, tidak pernah menemukan nomor register tersebut.

Lain halnya dengan Roby Manorek lebih kritis lagi menerangkan yang mana obyek lahan yang di claim oleh Talumepa adalah kawasan wisata Pantai, yang secara Geografis jelas berbatasan dengan Laut Sulawesi, tapi surat yang menjadi bukti dari pihak Talumepa tidak menyebutkan batas Utara Laut Sulawesi.

Anehnya lagi, lanjut Manorek, bukti yang diajukan oleh pihak Talumepa adalah bukti Surat Jual Beli tanggal 13 Agustus 1933, dan pihak Talumepa sendiri tidak mampu menunjukan dimana lokasi Tanah tersebut.

“Saya masih ingat waktu ada Perusahaan yang bernama PT. Kayamas, mereka berencana akan mengelola Kawasan Wisata Pantai Moinit dan mengaku sebagai pemilik lahan Wisata tersebut, tapi siapapun pemiliknya, harus menunjukkan bukti Kepemilikan, minimal berdasarkan Register Tanah yang ada di Desa,” jelas Manorek.

Ketika ditanya mengenai Surat Register Tanah No.358 folio 155, Manorek dengan tegas mengatakan bahwa Surat tersebut tidak pernah ada.

“Ini bukan hanya masalah status Kepemilikan tapi menyangkut juga masalah hukum, memang bukan saya kepala desa waktu register itu di buat, tapi jelas register tersebut tidak ada dalam Register Desa Tawaang,” kata Manorek.

Register Palsu, Putusan Mahkama Agung, dan Rekomendasi Gubernur Sulut

Dari beberapa sumber menjelaskan mengenai Rekomendasi Gubernur (SH Sarundajang) tersebut yang ditujukan kepada BPN untuk penerbitan Sertifikat Tanah atas nama Kel. Talumepa. Menurut Sumber tersebut, pihak Talumepa telah menghadap Gubernur Sulut waktu itu, untuk permohonan Rekomendasi penerbitan Sertifikat Tanah dengan membawa surat dari Pemerintah Kabupaten Minahasa termasuk Surat Keterangan Register Desa No. 358 folio 155 (yang di buat mantan Hukum Tua Desa Tawaang Yahya Sumasa).

“Surat tersebut sudah di foto copy dan beberapa Poin dari isi surat tersebut telah dihilangkan sebelum diserahkan kepada Gubernur,” Kata sumber tersebut.

BPN sendiri, ketika itu langsung melayangkan surat balasan No.570-827 tanggal 21 Desember 2006 atas Rekomendasi Gubernur tersebut, yang intinya menyebutkan belum bisa menerbitkan sertifikat yang dimaksud dengan dasar yang mana lahan tersebut berikut Register N0. 358 folio 155, berada dalam penguasaan/kepemilikan orang lain (batas tanah Register tersebut sudah tercakup didalam Register Tanah Desa No 462, N0. 173 tahun 1992 folio 86, N0.174 tahun folio 87 dan N0.175 tahun1992 yang dimiliki keluraga Tumbuan (Julin Tumbuan Cs) sesuai Putusan Mahkama Agung ).

Pembuat Surat Keterangan Register Tanah No. 358 folio 155 tahun 1994 dan Surat Keterangan No. 17/2018/VIII/94 tanggal 03 Agustus 1994, Yahya Sumasa (Mei 1994-2002), didakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat. Terbukti bersalah atas tuntutan pembuatan Surat Palsu (Register No. 358 folio 155), Yahya sumasa pun langsung mendekam di hotel prodeo, dengan tuntutan masa tahanan Oleh JPU satu (1) tahun (perkara N0. 145/p/Pid.b/2008/PN.Tdo).

Ironisnya Yahya Sumasa sendiri sebelum proses hukum menimpa dirinya, sempat  mengeluarkan surat pembatalan terhadap Register Tanah tersebut melalui surat pernyataan yang dibuatnya sendiri, initinya menyatakan bahwa Register Tanah Desa Tawaang N0.358 folio155 tidak terdapat dalam buku Register Tanah Desa Tawaang. Pernyataan yang sama diulangi lagi dalam pertemuan pada tanggal 15 0ktober 2009 bersama beberapa mantan kepala Desa Tawaang lainya.

Brando Tampemawa SH MH, Kepala Bagian (kabag) Hukum Kab. Minahasa Selatan, ketika di konfirmasi (07/10/2015), membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut Tampemawa, dalam pertemuan tersebut selain dihadiri oleh empat kepala Desa, pemilik lahan J. Tumbuan, Juga Dinas Kehutanan Pemkab Minsel.

“Pertemuan tersebut dibuat sebatas dimintai keterangan saja, sedangkan Dinas Kehutanan, menyampaikan yang mana kawasan tersebut tidak masuk dalam kawasan Hutan Bakau,” kata Tampemawa. [nv]

(Visited 577 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *