Chat kami sekarang

Inggris Ingin Akses Lebih Besar di Kegiatan Online Warganya

Sulutpos.com, London – Polisi dan mata-mata Inggris akan mendapatkan kewenangan baru untuk menyisir kegiatan online atau daring warga Inggris di bawah undang-undang baru yang mengatur pengawasan cyber.

Menteri Dalam Negeri Inggris Theresa May. (Foto: dok.) Reuters
Menteri Dalam Negeri Inggris Theresa May. (Foto: dok.) Reuters

RUU Kewenangan Penyelidikan, yang dipublikasikan hari Rabu (4/11),  dirancang untuk mengatur akses pihak berwenang dalam aktivitas Internet. Undang-undang tersebut menggantikan sejumlah undang-undang, yang dibuat sejak Web baru diluncurkan.

Menteri Dalam Negeri Theresa May bersikeras bahwa pemerintah “tidak memberikan kewenangan untuk memeriksa riwayat browsing warga,” dan mengatakan bahwa undang-undang tersebut berisi perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Tapi kelompok kebebasan sipil khawatir dengan laporan-laporan bahwa pemerintah akan memaksa penyedia layanan Internet mencatat aktivitas para pengguna Web dan media sosial selama setahun agar mereka bisa
diakses untuk investigasi kriminal atau teroris.

Rancangan undang-undang ini harus disetujui oleh Parlemen sebelum disahkan menjadi undang-undang. [Reuters/dw]

VOA News

(Visited 148 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *