Kawasan Ekonomi Khusus, Salah Satu Fokus Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI

Sulutpos.com, Jakarta – Salah satu fokus pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI
yang diluncurkan pada Kamis (5/11) kemarin adalah menggerakkan
perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK).

Selama ini, pengembangan KEK dinilai belum memenuhi harapan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yakni
untuk menciptakan kawasan-kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi
(foreign direct investment) dan sebagai penggerak perekonomian di
wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, hal
tersebut antara lain ini disebabkan belum ditetapkannya insentif dan
kemudahan investasi di KEK. Oleh karena itu, melalui Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap VI ini, pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan
kemudahan bagi KEK.

Berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut antara lain pemberian tax
holiday atau tax allowance Pajak Penghasilan (PPh); pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
keringanan tarif kepabeanan; kemudahan kepemilikan properti bagi orang
asing/badan usaha asing di KEK; pengurangan pajak pembangunan dan pajak
hiburan bagi kegiatan utama pariwisata.

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan di bidang
ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, dan perizinan. Berbagai
fasilitas dan kemudahan tersebut nantinya akan dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah (PP).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dalam PP tersebut, pemerintah juga
menetapkan delapan KEK, yaitu Tanjung Lesung, Banten; Sein Mangkei,
Sumatera Utara; Palu, Sulawesi Tengah; Bitung, Sulawesi Utara;
Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Morotai, Maluku Utara; Tanjung Api-Api,
Sumatera Selatan; dan Maloi Batuta Trans Kalimantan, Kalimantan Timur.

Penerbitan PP tersebut, lanjutnya, bukan sekedar menjadikan KEK
sebagai kawasan berbagai insentif, melainkan juga mendorong pengembangan
dan pendalaman klaster industri berbasis sumber daya lokal yang
dimiliki oleh masing-masing wilayah di sekitar KEK.

“Kebijakan
deregulasi yang dikeluarkan diharapkan bisa memberikan kepastian,
sekaligus memberi daya tarik bagi penanam modal, serta memberikan
kesempatan kerja dan memberikan penghasilan bagi para pekerja di wilayah
masing-masing,” jelasnya pada Kamis (5/11) di Istana Kepresidenan,
Jakarta.

Selain itu, PP ini juga akan mendorong keterpaduan upaya menciptakan
iklim investasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan PP ini akan efektif apabila
pemerintah daerah setempat juga berkomitmen untuk memberikan fasilitas
daerah yang diperlukan.(nv)

Sumber : Kemenkeu

(Visited 46 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *