Chat kami sekarang

Kemenkeu-BIN Tanda Tangani MoU Pengamanan Penerimaan Perpajakan

Sulutpos.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Intelijen Negara (BIN)
melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pengamanan penerimaan
perpajakan pada Kamis (26/11). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dan Kepala BIN Sutiyoso di Aula
Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

 
Dalam MoU tersebut, Kemenkeu yang juga adalah pihak pertama bertugas
dan bertanggung jawab untuk menyampaikan data dan informasi terkait
permasalahan penerimaan perpajakan yang berpotensi menimbulkan ancaman,
tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keamanan nasional.

Sementara itu, sebagai pihak kedua, BIN bertugas dan bertanggung
jawab untuk melakukan upaya strategis pengamanan penerimaan perpajakan
serta menyampaikan informasi intelijen yang berpotensi meninmbulkan
ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terkait penerimaan
perpajakan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu, kedua belah pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang
sama untuk pertama, membentuk satuan tugas optimalisasi pengamanan
penerimaan perpajakan.

Kedua, membuat program dan sasaran strategis
terkait dalam optimalisasi penerimaan perpajakan. Ketiga, melakukan
koordinasi dengan pihak terkait kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah untuk pengamanan program dan sasaran strategis terkait penerimaan
negara dan intelijen perpajakan. Keempat, meningkatkan kualitas sumber
daya manusia bidang intelijen perpajakan.

Ruang lingkup MoU ini sendiri meliputi pertama, pelaksanaan deteksi
dini permasalahan penerimaan perpajakan. Kedua, upaya efektif dalam
pencapaian target penerimaan perpajakan, yang mencakup pengamanan
pelaksanaan penggalian potensi perpajakan, evaluasi kinerja, program,
dan rencana aksi strategis.

Ketiga, peningkatan dan pengembangan intelijen perpajakan. Keempat,
kerja sama intelijen di tingkat pusat dan daerah. Kelima, penggunaan,
peningkatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak.
Terakhir, pemanfaatan data dan informasi terkait dengan permasalahan
penerimaan perpajakan.[nv]

Sumber : Kemenkeu

(Visited 59 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *