Komnas HAM: Pasal Pencemaran Nama Baik Harus Dihapus

Sulutpos.com, Jakarta – Komisioner Komnas HAM, Nurkhoiron meminta Kapolri menghapus pasal pencemaran nama baik dari Surat Edaran (SE) Kapolri soal Ujaran Kebencian.

Menurutnya, pencemaran nama baik yang merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tidak ada kaitannya dengan hate speech atau ujaran kebencian.

“Sikap Komnas HAM, pasal ini (pencemaran nama baik) dihapus saja. Surat edaran itu penting, tetap diberlakukan saja. Tapi pasal pencemaran nama baik dihapus saja karena mengkhawatirkan,” ujar Nurkhoiron di Ruang Pengaduan Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Rabu (04/11).

Apalagi, kata Nurkhoiron pasal ini merupakan pasal karet yang berlaku untuk semua. Dia mencontohkan, jika namanya dicemarkan, maka dia bisa melaporkan pelakunya ke kepolisian.

“Itu berbeda jauh dengan hate speech yang merupakan suatu intensi atau diniatkan sejak dari awal untuk menghina orang lain berdasarkan SARA. Korban hate speech biasanya adalah kelompok minoritas,” jelasnya.

Secara keseluruhan, SE soal Hate Speech, menurut Nurkhoiron baik adanya karena memiliki dimensi-dimensi yang bagus untuk mencegah penghinaan atau ujaran kebencian berdasarkan SARA kepada orang atau kelompok lain. Pengaturan Hate speech ini penting karena dapat membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman dan dapat menimbulkan konflik.

“Surat edaran itu kalau dibaca secara keseluruhan, dimensi baiknya ada. Karena dia menyebutkan sandaran hukum pada UU HAM, UU penghapusan Diskriminasi dan lain-lainnya serta menunjukkan komitmen kepolisian mencegah ujaran kebencian yang bisa memicu konflik,” pungkasnya. [YUS/SP/L-8]

(Visited 157 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *