Chat kami sekarang

Perkuat Kerja Sama, Bea Cukai Indonesia-Australia Gelar Pertemuan Tahunan ke-15

Sulutpos.com, Jakarta – Untuk memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi
kepabeanan Indonesia dan Australia, kedua institusi ini menggelar
pertemuan 15th Customs-to-Customs Talks Between Directorate General of
Customs and Excise and Australian Border Force pada 16-17 November 2015.

 
Agenda tahunan tersebut diselenggarakan di Fremantle, yang merupakan
kota pelabuhan terbesar di Australia Barat. Seperti diketahui, baik
Indonesia dan Australia merupakan negara yang memberi perhatian pada
perubahan kondisi perdagangan global dan keamanan perbatasan yang perlu
ditangani bersama.

Oleh karena itu, pertemuan tersebut difokuskan pada tiga agenda
utama. Pertama, upaya untuk meningkatkan arus perdagangan kedua negara.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia mempunyai beberapa skema
fasilitasi perdagangan untuk menarik investor dari negara lain, termasuk
Australia.

Beberapa fasilitas tersebut antara lain pembebasan bea masuk dan
pajak dalam rangka pembangunan pabrik, pembebasan barang dan bahan untuk
keperluan bahan baku untuk keperluan ekspor, dan fasilitas terbaru
berupa Pusat Logistik Berikat yang akan menambah daya saing Indonesia
dalam perdagangan dunia. Selain memberikan nilai tambah bagi peningkatan
perekonomian, berkembangnya perdagangan dan industri di Indonesia,
diharapkan juga akan menambah penyerapan tenaga kerja.

Agenda kedua yakni upaya untuk mendukung industri dalam negeri
terkait kebijakan Australia. Dalam pertemuan ini, Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (DJBC) memberikan masukan terkait regulasi yang mewajibkan
kemasan rokok plain packaging untuk semua produk rokok yang beredar di
Australia, termasuk yang berasal dari Indonesia.

Regulasi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi pangsa pasar
pengusaha rokok dalam negeri yang dikirim ke Australia, di samping juga
berpotensi memicu terjadinya perdagangan ilegal produk tembakau di
Australia sendiri. Hal ini sejalan dengan fungsi DJBC sebagai trade and
industrial facilitator.

Agenda ketiga, upaya untuk mendorong pertukaran data, baik data
intelijen maupun data reputable traders. Pertukaran data intelijen
antara lain meliputi lalu lintas yacht/kapal kecil, perdagangan
tenbakau/barang kena cukai ilegal, barang-barang berbahaya terutama yang
berkaitan dengan terorisme, dan sebagainya.

Namun, di sisi lain pertukaran data juga dilakukan atas perusahaan
yang mempunyai reputasi baik di kedua negara, agar perusahaan dimaksud
dapat memperoleh perlakuan yang sama di negara lain. Di Indonesia,
terdapat beberapa skema pemberian fasilitas kepada perusahaan dimaskud,
seperti Mitra Utama (MITA) dan Authorized Economic Operator (AEO).

Pertukaran data ini sendiri diharapkan mampu memberikan percepatan
layanan impor/ekspor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan arus
perdagangan di antara kedua negara.[nv]

Sumber : Kemenkeu

(Visited 49 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *