Chat kami sekarang

Rumondor : Surat Edaran Menteri Pertanian Tidak Relevan lagi Buat Peternak Babi di Sulut

Sulutpos.com,Tondano – Kehadiran Anggota MPR RI, Brigjen Pol (purn) Drs Wenny Warouw, dimanfaatkan peluangnya oleh perhimpunan Asosiasi Peternak Babi Asal Sulawesi Utara.

Permintaan itu terlontarkan dalam aspirasinya yang di mana meminta pemerintah RI kiranya bisa mengeluarkan rekomendasi resmi agar daging Babi Sulut Bisa mejadi komoditi ekspor yang legal.

Dalam blusukanya ke Minahasa ini Anggota MPR RI, Brigjen Pol (Purn) Drs Wenny warow melakukan sosialisasi 4 Pilar bersama tokoh masyarakat, tentang Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, di ruang Maesa Mapolres Minahasa, Selasa (10/11).

Ketua Asosiasi peternak Babi Sulut, AKBP Ronald Rumondor Sik,Msi, mengatakan jika tidak di fasilitasi ataupun
tidak di dukung dari pemerintah pusat, maka sangat sulit bagi para pengusaha babi ini bisa memasarkan dagingnya, di mana menurut surat edaran menteri pertanian tahun 1998 lalu,daging babi asal Sulut ini mengandung Penyakit Hok, Kolera, sehingga daging babi di larang untuk beredar di luar daerah.

Tanpa menginggat akan ada masanya era perdagangan bebas, lanjut Rumondor, tidak menutup kemungkinan pedagang asing datang dengan membawa bahan mereka dari sana masuk ke sulawesi Utara, surat edaran ini sangat merugikan bagi peternak Babi Sulut dan menghalangi kesejahteraan peternak.

“Kapal Cina akan masuk membawa komoditi mereka untuk dijual di Sulut, sebenarnya Kapal yang kembali ke Cina itu bisa membawa hewan atau daging Babi ke Cina, namun hal itu tidak bisa terjadi karena adanya surat edaran dari Menteri Pertanian tahun 1997 bulan September lalu,” ujar Ketua Asosiasi Peternak Babi Sulut, AKBP Ronald Rumondor, tak lain adalah Kapolres Minahasa.

Sementara, tahun 2016 mendatang Indonesia masuk pasar terbuka atau Market Economy Asia (MEA), dimana pengusaha Cina akan bebas masuk Indonesia maupun Sulut, sedangkan produk lokal Sulut sendiri sulit keluar daerah atau negara lain, lanjut Rumondor.

“Peneliti sudah sering mengambil sampel darah Babi di Sulut, namun hingga kini masih belum terbukti secara pasti bila hewan Babi ini membawa penyakit Hok Kolera. Sehingga bagi kami surat edaran tahun 1997 itu tak lagi relevan,” ujarnya.

Sementara, Wenny Warouw, yang menampung aspirasi masyarakat ini berjanji akan membawa aspirasi ini hingga ke tingkat pusat agar produk lokal Sulut seperti daging Babi ini bisa diekspor keluar daerah.

“Aspirasi ini akan kami perjuangkan sampai ke Pemerintah Pusat, untuk kesejahteraan pengusaha ternak Babi di Sulut,” ujar Warouw, sembari meminta kepada para pengusaha ternak babi ini agar membuat aspirasi tertulis yang
nantinya akan dibahasnya bersama instansi terkait di pusat.(Odywaseng)

(Visited 183 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *