Chat kami sekarang

KPK Asistensi Pengisian LHKPN Pejabat Pemkot

Sulutpos.com, Tomohon – KPK Asistensi Pengisian LHKPN Pejabat Pemkot Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggara Negara wajib LHKPN, yakni harus melaporkan harta kekayaannya.

Foto : Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.[kpk.go.id]

Hal ini berlaku bagi setiap penyelenggara Negara yang diangkat untuk menduduki jabatan eselon II, maupun jabatan-jabatan lain yang ditentukan sebagai wajib LHKPN, harus mengisi formulir LHKPN dan dilaporkan ke KPK RI, dua bulan sejak diangkat dalam jabatan-jabatan tersebut dan melaporkan kembali setiap dua tahun.

Seperti yang disampaikan Koordinator Pengisian dan Pengumpulan LHKPN
yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tomohon Masna J Pioh S Sos.

” Apabila Pejabat Penyelenggara Negara tersebut dimutasikan ke jabatan lain atau diberhentikan dari jabatannya, maka yang bersangkutan harus mengisi formulir LHKPN dan melaporkannya kembali ke KPK RI dalam waktu dua bulan sejak pejabat tersebut dimutasikan atau diberhentikan,” Kata Pioh

Kota Tomohon akan mendapatkan kunjungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, lanjut Pioh, sesuai surat yang dari KPK RI Nomor B-10176/12/11/2015 tertanggal 11 November 2015 perihal Undangan Kegiatan Asistensi Pengisian dan pengumpulan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) yang nantinya akan berlangsung pada pada Hari Rabu 16 Desember 2015 bertempat di Aula Lantai III Kantor Walikota Tomohon.

” Dalam Pelaksanaan kegiatan ini mewajibkan bagi semua penyelenggara negara yang terdiri dari para pejabat eselon II, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada beberapa SKPD dan para anggota DPRD Kota Tomohon,” Tutur Pioh
 
Selanjutnya para wajib LHKPN yang akan menghadiri kegiatan asistensi ini diharuskan pula membawa Formulir LHKPN yang telah diisi dan lengkap dengan lampiran-lampiran sesuai ketentuan atau petunjuk yang ada dalam pengisian laporan ini.

” Karena setelah selesai kegiatan asistensi pada hari itu juga formulir dan lampirannya akan langsung dikumpulkan oleh Pegawai Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI yang telah ditugaskan melaksanakan asistensi di Pemerintah Kota Tomohon,” Tambah Pioh.

Pioh mengingatkan bahwa daftar pejabat penyelenggara Negara Wajib LHKPN yang dikirimkan oleh KPK RI dibagi tiga bagian yaitu :

Pertama, Pejabat penyelenggara Negara wajib LHKPN yang belum pernah manyampaikan LHKPN (wajib mengisi Formulir LHKPN model KPK-A), kedua, Pejabat Penyelenggara Negara wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN namum belum melaporkan kembali (Wajib mengisi formulir LHKPN Model KPK-B), ketiga, Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN yang sudah melaporkan kembali LHKPN (tidak diwajibkan hadir dalam kegiatan asistensi).[Stenlypondaag]

(Visited 139 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *